Kompas.com - 19/02/2014, 21:43 WIB
|
EditorFarid Assifa
SAMARINDA, KOMPAS.com — Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur mendukung penuh supervisi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seluruh izin pertambangan di 12 provinsi termasuk Kaltim.

Jatam menilai, imbas dari korupsi pertambangan membuat negara menderita kerugian yang cukup besar. Terlebih, aksi tersebut merupakan kejahatan korporasi, sehingga harus ada penindakan yang dilakukan KPK.

Dinamisator Jatam Kaltim Merah Johansyah meminta KPK harus bertindak langsung mengungkap kasus kejahatan korupsi pertambangan dan perusakan lingkungan. Sebab, dari data laporan Jatam, semua laporan kasus korupsi dan kejahatan lingkungan oleh pertambangan hanya sampai di tingkat penegak hukum di daerah dan tidak pernah tuntas.

“Tentu saja kami mengapresiasi upaya KPK melakukan supervisi izin pertambangan di 12 provinsi, termasuk di Kaltim. Sebab, negara merugi besar dan itu merupakan kejahatan korporasi,” kata Merah, Selasa (19/2/2014).

Dugaan korupsi tambang

Dijelaskan Merah, selama ini pihaknya sudah berulang kali melaporkan kasus dugaan korupsi pertambangan dan kejahatan lingkungan, tetapi langsung terhenti di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, dengan supervisi dari KPK, Jatam yakin akan memperkuat pengungkapan kasus-kasus yang selama ini berhenti di polisi dan jaksa.

“Contohnya, kasus PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser yang eksekusi putusannya terkesan ditutup-tutupi. Perusahaan asal Korea Selatan itu disidang hingga tingkat Mahkamah Agung dan divonis bersalah karena menambang di area cagar alam dengan hukuman penjara satu tahun. Tapi Jatam tidak pernah dengar eksekusi hukuman terhadap pimpinan PT Kideco. Bahkan eksekusi terkesan ditutup-tutupi,” bebernya.

Selanjutnya, lanjut Merah, kasus PT Kideco Jaya Agung soal dugaan gratifikasi 16 anggota DPRD Kaltim dengan uang saku 16.000 dollar AS. Anehnya, Kejaksaan Tinggi Kaltim meminta penyelesaian bukan di ranah hukum. Terlebih, saat diklarifikasi, kasusnya selesai. Sejak itu, Merah menyatakan Jatam tidak percaya lagi dengan Kejati Kaltim.

“Yang ketiga, kasus tumpang tindih izin di Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditangani Polda Kaltim yang menjerat Bupati kala itu juga terhenti. Padahal, dari kasus ini bisa diketahui adanya izin pertambangan ganda. Tentu saja, dengan melibatkan uang yang sangat besar. Sayangnya kasus ini dipetieskan,” lanjutnya.

Kemudian pada tahun 2013 lalu, Jatam juga melaporkan dua kasus korupsi pertambangan dan kejahatan korporasi ke KPK, yaitu mantan Wali Kota Samarinda dan Kepala Dinas Pertambangan terkait dugaan penyuapan izin tambang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Regional
Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Regional
PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

Regional
Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Regional
Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Regional
Antisipasi Hepatitis Akut, Pemprov Jabar Siapkan Skenario Jitu dengan Teknologi Molekuler Terbaru

Antisipasi Hepatitis Akut, Pemprov Jabar Siapkan Skenario Jitu dengan Teknologi Molekuler Terbaru

Regional
Melalui BLUD, Ridwan Kamil Optimistis Pendidikan di Jabar Bisa Hasilkan Prestasi

Melalui BLUD, Ridwan Kamil Optimistis Pendidikan di Jabar Bisa Hasilkan Prestasi

Regional
Tidak Libur Lebaran, 21 Anggota Jabar Quick Response Bantu Operasi SAR Evakuasi Korban Banjir Bandang Sumedang

Tidak Libur Lebaran, 21 Anggota Jabar Quick Response Bantu Operasi SAR Evakuasi Korban Banjir Bandang Sumedang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.