Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Abrasi Pantura Hidup dengan Utang Beras ke Tetangga

Kompas.com - 08/02/2014, 09:16 WIB
Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman

Penulis


PAMEKASAN, KOMPAS.com - Sebanyak 20 kepala keluarga yang jadi korban abrasi laut di Desa Tlonto Rajeh, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, sampai hari ini belum menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Mereka hidup dengan utang karena mereka juga tidak bisa melaut.

Jumaani, salah satu warga mengatakan, untuk menyambung hidupnya, seminggu dua kali harus pinjam beras ke tetangganya. Hidup menjanda selama tiga tahun, membuat Jumaani kebingungan mencari uang. Satu-satunya harapan yakni menunggu kiriman uang dari anak pertamanya yang menjadi tenaga kerja di Malaysia.

"Kadang seminggu dua kali atau tiga kali saya pinjam beras ke tetangga karena tak punya uang," terangnya, Sabtu (8/2/2014).

Selain meminjam ke tetangganya, Jumaani selalu menunggu bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang turun tiap bulan. Namun turunnya bantuan raskin itu juga tidak menentu. Terkadang sebulan ada dan bulan berikutnya tidak ada raskin.

Bagi warga Desa Tlonto Rajeh, ketika cuaca ekstrem seperti dua bulan terakhir ini, menjadi ancaman jiwa. Sebab rumah-rumah mereka setiap hari dihantam ombak dengan ketinggian mencapai 4 meter. Sudah ada 50 lebih bangunan yang rusak karena dihantam ombak. Ketika malam hari, mereka juga mengungsi karena rumahnya dimasuki air laut.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, mengatakan, warga yang tinggal di wilayah pantai utara (Pantura) Pamekasan sangat layak menerima bantuan bencana. Sebab selain sudah dua bulan lebih tidak melaut, rumah-rumah mereka juga banyak yang ambruk karena diterjang ombak.

"Pemerintah harus memberikan bantuan kepada mereka melalui beras cadangan untuk bencana dimana sisa tahun 2013 kemarin masih 50 ton lebih," terangnya kepada Kompas.com via ponselnya.

Setidaknya, kata politisi Partai Demokrat ini, bantuan beras itu bisa meringankan beban hidup mereka setelah ada bantuan. Apalagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki beras cadangan yang melimpah. Namun pemberian bantuan kepada mereka harus prosedural agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Pemerintah, kata Khairul, tidak harus menunggu laporan dari warga ketika ada bencana. "Pemerintah harus jemput bola ketika ada bencana. Jangan menunggu adanya laporan baru akan bertindak," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan, Ahmad Subaidi, ketika dikonfirmasi belum menerima laporan bencana di daerah pantura. "Kalau tidak ada laporan, saya tidak berani menyalurkan bantuan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com