Kompas.com - 28/12/2013, 16:32 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan (PDUP) Kabupaten Tasikmalaya, diketahui tidak pernah menyetor pendaatan ke kas daerah. Justru, perusahaan ini terbelit kasus penambangan ilegal.

Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya Asep Gunadi mengatakan, selama ini PDUP belum pernah menyetorkan PAD khusus dari hasil tambang pasir besi sejak didirikan 2 tahun silam. Adapun pemasukan hanya berasal dari pengelolaan SPBU milik Pemda Tasikmalaya.

"Kalau pemasukan PAD pasir besi dari PDUP belum tampak sampai laporan terakhir ini. Ada juga setoran PAD dari hasil pengelolaan SPBU milik pemda oleh perusahaan ini," jelas Asep kepada sejumlah wartawan, Sabtu (28/12/2013).

Asep menambahkan, perusahaan daerah ini memiliki dua instansi sebagai pembina. Sebagai pembina teknis dilakukan oleh dinas pertambangan, dan untuk pembinaan usahanya oleh dinas perdagangan. "Kalau tak percaya silahkan dicek saja ke dinas perdagangan, ada ataukah tidak kontribusi dari perusahaan daerah ini hasil tambang pasir besi," kata Asep.

Selama ini, PDUP telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) untuk pertambangan pasir besi dan bahan galian lainnya. Asep pun membenarkan kalau perusahaan daerah ini bisa bekerjasama dengan perusahaan tambang lainnya dalam menjalankan usahanya.

"Memang benar PDUP bisa bekerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan usahanya," tambah Asep.

Diberitakan sebelumnya, PDUP Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan sebagai salah satu dari enam perusahaan yang diduga melakukan penambangan ilegal pasir besi di pesisir pantai selatan. Kini, kasus tersebut ditangani oleh Polres Tasikmalaya dan Polda Jabar.

Dugaan sementara hasil penyelidikan, perusahaan daerah ini telah bekerjasama dengan pengusaha tak berizin tambang pasir besi, yaitu dengan cara memberikan surat perintah kerja (SPK) kepada para pengusaha ilegal.

Kemudian hasil tambang ilegal tersebut dijual oleh PDUP dengan memakai IUP perusahaan milik daerah ini.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Erry Purwanto mengaku, pihaknya telah beberapa kali meminta PDUP untuk segera dibubarkan. Pasalnya, selama ini belum ada kontribusi PAD yang masuk dari hasil tambang pasir besi ke pemerintah daerah.

"Beberapa kali kita sudah usulkan kepada bupati untuk mereorganisasi perusahaan ini, atau dibubarkan saja. Soalnya, waktu dihadapan dewan mereka siap menghasilkan pemasukan pasir besi ke daerah, nyatanya nol besar. Itu sebelum ditemukannya kasus ini oleh kepolisian," kata Erry.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Regional
Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.