Kesiapan Aceh Masih Minim

Ketua Program Magister Kebencanaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Dirhamsyah, Kamis (26/12), mengungkapkan, belum terlihat ada langkah nyata dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana, seperti penambahan escape building tsunami, jalur evakuasi yang memadai, dan sosialisasi penerapan konstruksi bangunan yang menunjang evakuasi kepada masyarakat.

Dia mencontohkan, 11 escape building yang sudah dibangun sejak masa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, saat ini tak sepadan lagi dengan kapasitas orang atau jumlah penduduk yang tinggal di sekitarnya. Padahal, jumlah penduduk di Aceh yang tinggal di pesisir terus meningkat seiring waktu.

Untuk membangun escape building dalam jumlah besar, ujar dia, dibutuhkan dana yang tak sedikit. Hal itu sebenarnya bisa diatasi dengan menyosialisasikan kepada masyarakat agar menyediakan tambahan bangunan di bagian atas sebagai tempat evakuasi. Cara ini cocok untuk perkantoran dan pertokoan. Selain itu, sampai saat ini bangunan di Aceh umumnya juga belum disiapkan tahan gempa. Karena itu, pemerintah harus menggencarkan lagi sosialisasi masalah ini.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Muhammad Nur mengatakan, ancaman bencana di Aceh ke depan tak hanya dari gempa dan tsunami. Bencana banjir dan longsor juga terus mengintai. Kerugian akibat banjir dan longsor di Aceh dalam empat tahun terakhir bahkan sudah di atas Rp 1,2 triliun. Ironisnya, Pemerintah Aceh justru abai dengan persoalan ini.

Ketua Divisi Kebijakan Publik Masyarakat Transparansi Aceh Hafidh Polem mengatakan, meski kebencanaan menjadi salah satu prioritas Pemprov Aceh, anggaran yang disediakan untuk sektor ini tergolong sangat kecil.

Bertepatan dengan momen sembilan tahun gempa dan tsunami, ribuan warga di Banda Aceh dan sekitarnya mengadakan acara peringatan di sejumlah tempat. Di Taman Ratu Safiatuddin, peringatan dihadiri Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, serta sejumlah pejabat muspida Aceh. (HAN)

Baca juga: Nestapa Setelah Sembilan Tahun Bencana Aceh