Bupati Ngada Harus Meminta Maaf secara Terbuka

KUPANG, KOMPAS.com - Tindakan Bupati Ngada Marianus Sae menutup Bandara Turelelo-Soa pada Sabtu (21/12/2013) tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang apapun. Bupati tidak hanya melanggar hukum, merugikan negara, tapi juga membahayakan keselamatan penerbangan. 

Karena itu, aparat berwenang didesak untuk memanggil, memeriksa, dan memproses hukuman untuk Bupati Ngada atas tindakannya tersebut. Marianus juga diminta meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat.

"Bupati Ngada harus segera meminta maaf kepada masyarakat sekaligus meminta kepada warganya untuk tidak meniru perilakunya memblokir Bandara Soa. Karena tindakan itu pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM," ujar Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia) Pusat, Petrus Salestinus, S.H. Senin (23/12/2013) kemarin yang dilaporkan suratkabar Pos Kupang.

Petrus menambahkan, DPRD Ngada juga harus proaktif memanggil dan meminta klarifikasi Bupati Ngada sehingga masalah pemblokiran itu menjadi jelas.

Menurut Petrus, tindakan Bupati Ngada bisa menimbulkan krisis kepercayaan publik dan hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat.

"Masa seorang bupati, pimpinan daerah memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakatnya. Tindakan Bupati Ngada menambah panjang daftar kepala daerah yang memiliki emosional dan egois," kata Petrus.

Jika terjadi krisis kepercayaan publik, demikian Petrus, hal itu akan berakibat Bupati Ngada bisa dituntut untuk mundur dari jabatannya atau diberhentikan melalui pernyataan pendapat DPRD. Seperti yang pernah dialami oleh Bupati Garut, Aceng Fikri.

DPRD harus memanggil bupati untuk diminta pertanggung jawaban. DPRD Ngada juga harus mendorong kepolisian untuk melakukan upaya paksa terhadap Bupati Ngada karena tindakan penghalangan terhadap pendaratan Merpati di Bandara Soa, jelas tindakan pidana sesuai UU No. 1/ 2009 tentang Penerbangan.