Soal Warga Sebatik, Harga Diri Bangsa Terinjak-injak

Sejak 1 Januari 2013 lalu, Pemerintah Malaysia melarang masuknya alat transportasi speed boat warga Sebatik ke Tawau karena dianggap tidak memenuhi standar keamanan internasional. Akibat belum adanya armada angkutan laut, warga Sebatik harus transit ke Nunukan bila hendak bepergian ke kota Tawau, Malaysia. Padahal, jarak antara Sebatik dan Tawau hanya 15 menit jika menggunakan speed boat, sementara untuk menuju Nunukan diperlukan waktu hingga dua jam.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan asal Sebatik, Muhammad Saleh, mengatakan, penyelesaian permasalahan larangan masuknya speed boat warga Sebatik ke Tawau membutuhkan keseriusan dari pemerintah pusat.

"Ini masalah antarnegara, salah satu kewenangan absolut pemerintah pusat adalah masalah hubungan luar negeri. Kebijakan pelayanan PLB ke Tawau ini kan lebih ke putusan sepihak Pemerintah Malaysia, otoritas Tawau tidak menerima itu. Kita mau bilang apa? Pemerintah daerah harus segera menangani," jelas Muhammad Saleh.

Tingginya ketergantungan warga perbatasan terhadap kebutuhan pokok ke Malaysia membuat warga perbatasan menempuh jalur ilegal menuju Tawau, Malaysia, ketika menjual hasil kebun mereka. “Pandai-pandai mereka mengantarkan hasil bumi mereka ke Malaysia, apakah melalui perbatasan darat atau segala macam. Saya tidak mau mengatakan apakah legal atau ilegal, tapi seperti itu kenyataannya," katanya.

Dia menilai, akibat lambannya penanganan masalah warga Sebatik, harga diri bangsa bisa terinjak-injak. "Perlu penataan segera pelayanan PLB, Bea dan Cukai, dan instansi terkait agar orang berangkat resmi ke Tawau. Untuk menjaga kehormatan bangsa supaya warga kita di Tawau terhormat dan dilayani dengan baik," jelas Muhammad Saleh.

Anggota DPR RI, Hetifah, juga menyayangkan lambannya penanganan permasalahan warga Sebatik. Rasa penyesalan Hetifah disampaikan kepada Kompas.com melalui media sosial.

"Padahal, masalah ini sangat merugikan pergerakan sosial ekonomi warga. Harga diri juga dilecehkan. Masyarakat Sebatik kecewa, apalagi usulan mereka untuk pembentukan daerah otonomi baru kota Sebatik juga tidak dipenuhi oleh Komisi II DPR RI. Respons terasa lamban karena semua instansi terkait saling menunggu. Jadi siapa yang semestinya bergerak?” tulis Hetifah.