Lagi, Eks Bupati Karanganyar Mangkir dari Panggilan Kejati

Kompas.com - 17/12/2013, 17:50 WIB
Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani 
Tribun Jateng/Galih PermadiMantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani
|
EditorFarid Assifa

SEMARANG, KOMPAS.com
— Rina Iriani Sri Ratnaningsih yang kini telah menjadi mantan Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, kembali mengabaikan panggilan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Seharusnya pada Selasa (17/12/2013) ini Rina dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi.

Rina diduga terlibat dalam perkara penyalahgunaan bantuan subsidi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) dari Kementerian Perumahan Rakyat pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Karanganyar tahun 2007-2008.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Masyhudi mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Rina yang menyatakan tidak bisa hadir. "Alasannya masih akan konsultasi dengan penasihat hukumnya, padahal di surat yang kami berikan sudah dipersilakan untuk didampingi penasihat hukum," ujarnya saat ditemui, Selasa (17/12/2013).

Kejati, kata dia, kembali melayangkan surat kepada Rina agar bisa menjalani pemeriksaan pada Senin, 23 Desember mendatang. Ia mengimbau Rina bisa hadir memenuhi panggilan dan bertindak kooperatif.

"Dia kan mantan pejabat publik, harusnya memberi contoh yang baik pada masyarakatnya," tambahnya.

Bukan kali ini saja Rina tak memenuhi panggilan Kejati. Sebelumnya, saat pemeriksaan sebagai saksi untuk terpidana lain dalam kasus ini, Rina juga tidak bersedia hadir di Kejati. Setidaknya ada tiga panggilan yang diabaikan. Rina justru minta diperiksa di Karanganyar dengan alasan jarak antara Karanganyar dan Semarang yang cukup jauh.

Masyhudi menambahkan, pihaknya masih terus mengembangkan kasus ini. Sedikitnya sudah ada 30 orang yang diperiksa sebagai saksi.

"Ternyata, tidak hanya sampai di sini, kemungkinan masih ada tersangka lain. Masih terus dikembangkan," ujarnya.

Seperti diketahui, aliran dana dari Kemenpera untuk subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) adalah sebesar Rp 35 miliar selama 2007-2008. Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya mencapai Rp 18,4 miliar. Dari jumlah tersebut terdapat senilai Rp 11,1 miliar yang diduga dinikmati oleh tersangka.

Pada kasus ini, sebelumnya sudah dipidanakan dua mantan Ketua KSU Sejahtera, yaitu Fransiska Riyana Sari dan Handoko Mulyono. Selain itu, mantan suami Rina Iriani, Tony Iwan Haryono, yang pernah menjabat Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera, menjadi terpidana kasus ini.

Pada 2007, KSU Sejahtera diketuai oleh Fransiska Riyana Sari dan pada 2008 oleh Handoko Mulyono. Fransiska sudah menerima pidana dua tahun penjara. Handoko dipidana empat tahun penjara, sedangkan Tony divonis lima tahun 10 bulan penjara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Regional
Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Regional
Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Regional
Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Regional
Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Regional
Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Regional
Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Regional
2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Regional
Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Regional
Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Regional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X