Kompas.com - 17/12/2013, 17:08 WIB
|
EditorFarid Assifa

KOLAKA, KOMPAS.com - Kerusakan lingkungan di Kolaka, Sulawesi Tenggara saat ini sudah sangat memprihatinkan. Akibat kerusakan lingkungan itu, kerugian materi yang diderita Kabupaten Kolaka mencapai Rp 1 triliun. Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Kolaka, Akring Johar.

Menurutnya, penyumbang terbesar kerusakan lingkungan berasal dari aktivitas pertambangan. Kepada Kompas.com, Akring mengungkapkan, kerusakan lingkungan Kolaka yang disebabkan aktivitas tambang diawali dengan kebijakan Bupati Kolaka nonaktif, Buhari Matta yang banyak mengeluarkan izin pertambangan sejak tahun 2007 silam. Para perusahaan tambang ini beroperasi di blok Pomalaa. Sejak itu pula, kerusakan lingkungan Kolaka mulai terjadi.

"Sejak tahun 2007 silam, ini akibat kebijakan Bupati Kolaka yang sudah nonaktif, Buhari Matta. Kenapa saya katakan demikian, sebab sejak menjadi Bupati Kolaka dua periode sangat luar biasa. Banyaknya perusahaan tambang diberi izin. Akibatnya, kerusakan lingkungan itu berdampak hingga saat ini," ucapnya, Selasa (17/12/2013).

Akring Johar mempertegas sekitar 5.000 hektar lahan yang telah digarap oleh perusahaan tambang tanpa adanya reklamasi hingga saat ini.

"Jaminan reklamasi dari tahun 2007 hingga saat ini tidak sampai Rp 100 miliar. Sementara dampak kerusakan lingkungan secara materi mencapai triliunan. Sekarang siapa yang mau jamin semua itu? Di Kolaka, dana jaminan reklamasi itu hanya Rp 70 juta per hektar, itupun nanti berlakunya awal tahun 2013. Sementara sejak 2007 hingga akhir 2012, jaminan reklamasi itu tidak ada," tegasnya.

Jika reklamasi lokasi tambang pada akhirnya akan dibiayai oleh Pemda Kolaka, maka APBD Kolaka tidak akan bisa menopangnya. "Dua kali APBD kita di Kolaka ini tidak akan bisa menopang biaya reklamasi itu kalau pada akhirnya kita yang harus biayai itu," jelasnya.

Ditanya upaya DPRD mencegah kerusakan lingkungan, Akring mengaku pihaknya sudah meminta pemerintah menghentikan aktivitas. "Sudah tiga kali kami keluarkan surat rekomendasi penghentian aktivitas tambang pada pemda, sebanyak itu pula surat tersebut tidak digubris. Ini yang kami sesalkan, kerusakan lingkungan diwariskan kepada anak cucu kami," keluhnya.

Secara terpisah, warga Desa Hakatutobu mengaku saat ini takut terkena bencana banjir dan tanah longsor dari lokasi tambang. Sebab, desa mereka berada di kaki gunung blok Pomalaa yang merupakan lokasi pertambangan.

"Perasaan takut itu selalu muncul kalau hujan turun. Desa kami ini di atasnya itu lahan tambang," ucap pria yang enggan namanya disebutkan saat dihubungi melalui telepon seluler.

Tidak adanya regulasi dana jaminan reklamasi pada tahun 2007 hingga 2012 dibenarkan oleh salah satu staf Bidang Pertambangan Umum, Distamben Kolaka. Pria yang namanya enggan disebutkan itu mengaku lebih dari lima tahun perusahaan tambang tidak menyetorkan jaminan reklamasi. Namun sayangnya, dia tidak mau menyebutkan jumlah perusahaan yang beroperasi sejak tahun 2007 hingga saat ini.

"Jadi saat itu tidak ada jaminan reklamasi, sebab aturannya belum dibuat. Perusahaan hanya dibebankan memberikan royalti kepada masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumahnya Direnovasi Setelah Hampir Roboh, Nenek Ami Sampaikan Rasa Syukur kepada Ridwan Kamil

Rumahnya Direnovasi Setelah Hampir Roboh, Nenek Ami Sampaikan Rasa Syukur kepada Ridwan Kamil

Regional
Program Perhutanan Sosial, Gubernur Riau Tanam Bibit Pohon Aren dan Tebar Benih Arwana di Rohul

Program Perhutanan Sosial, Gubernur Riau Tanam Bibit Pohon Aren dan Tebar Benih Arwana di Rohul

Regional
Kang Emil Tunaikan Ibadah Haji sebagai Badal untuk Almarhum Eril

Kang Emil Tunaikan Ibadah Haji sebagai Badal untuk Almarhum Eril

Regional
Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar Capai 56 Persen, Kang Emil: Pengerjaannya Tidak Mudah

Pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar Capai 56 Persen, Kang Emil: Pengerjaannya Tidak Mudah

Regional
Meriahkan Y20, Jabar Adakan Youth Innovation Festival untuk Publik

Meriahkan Y20, Jabar Adakan Youth Innovation Festival untuk Publik

Regional
Ridwan Kamil Sebut KTT Y20 Jadi Platform Anak Muda Bangun Masa Depan

Ridwan Kamil Sebut KTT Y20 Jadi Platform Anak Muda Bangun Masa Depan

Regional
Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Peluang Ekspor Nonmigas Terbuka Lebar, Pemprov Jabar Fokus Dukung Eksportir Muda

Regional
Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.