Kompas.com - 16/12/2013, 12:40 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto
KEDIRI, KOMPAS.com — Sekelompok warga berunjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, menyusul adanya pengusutan kasus biaya nikah yang dilakukan kejaksaan setempat, Senin (16/12/2013).

Massa menganggap langkah kejaksaan itu telah menyebabkan para petugas pernikahan memberlakukan pelayanan nikah sesuai jam kerja. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat menikah di waktu tertentu.

Imam, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan, memilih hari yang baik adalah kebiasaan atau adat istiadat dalam masyarakat sehingga akan menjadi sulit jika hari pernikahan yang diinginkan jatuh pada hari di luar hari pelayanan.

"Penghulu takut datang karena khawatir dianggap ada gratifikasi," kata Imam.

Selain itu, Imam menambahkan, pemberian uang kepada petugas pernikahan merupakan hal biasa bagi masyarakat. "Orang Jawa kalau mau menikahkan anaknya ikhlas untuk memberi walaupun 200 atau 400," kata Imam.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Sundaya, menyatakan adanya kesalahpahaman dari masyarakat tentang kasus ini.

Menurut dia, latar belakang pengusutan bukan karena kebiasaan memberi uang sebagaimana yang dimaksudkan pengunjuk rasa, melainkan adanya perbuatan melawan hukum.

"Perlu kita tegaskan, fokus kita adalah pada penetapan biaya nikah yang dilakukan oleh tersangka," kata Sundaya ditemui sesaat setelah aksi berlangsung.

Sundaya menjelaskan, tersangka Romli telah menetapkan biaya nikah sebesar Rp 225.000 untuk biaya nikah di luar kantor dan Rp 175.000 untuk biaya nikah di kantor.

Penetapan biaya nikah itu, lanjut Sundaya, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. "Berdasarkan PP 47 Tahun 2004, biaya nikah telah ditetapkan sebesar Rp 30.000. Itu yang kita proses," kata Sundaya.

Sebelumnya, kejaksaan telah menetapkan Romli, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, sebagai tersangka dalam pengusutan ini. Kasusnya saat ini sudah berjalan pada fase persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Buntut penyelidikan ini, para penghulu membatasi waktu pelayanan pernikahan pada jam kerja Senin-Jumat karena khawatir turut terseret kasus itu. Sikap para penghulu itu kemudian terjadi secara masif di tingkat Provinsi Jawa Timur.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.