Kompas.com - 06/12/2013, 23:15 WIB
|
EditorErvan Hardoko
SAMARINDA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim), akan mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda terkait kemenangan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kaltim dalam sengketa penetapan Farid Wadjdy-Aji Sofyan Alex.

Ketua KPU Kaltim, Andi Sunandar, mengatakan, dalam melaksanakan Pilgub Kaltim 2013, pihaknya sudah bekerja sesuai Peraturan KPU dan undang-undang yang berlaku. Sehingga apa yang disampaikan PDIP dalam sidang gugatan tertanggal 5 Desember 2013 tidak sesuai fakta.

“Kami akan mengajukan banding ke PTUN, karena gugatan yang disampaikan PDIP tidak sesuai fakta. Kami sudah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab KPU, dan KPU tidak menyalahi peraturan KPU,” tegasnya, Jumat (6/122013).

Andi menambahkan, KPU tidak mungkin meloloskan pasangan calon yang tidak layak. Tapi pasangan Farid Wadjdy – Aji Sofyan Alex, dinyatakan lolos seleksi verifikasi. Jadi tidak ada alasan untuk KPU mencabut pasangan calon tersebut.

“Tetap kita hargai keputusan itu, tapi KPU akan mengkaji keputusan PTUN kemudian secepatnya mengajukan banding. Intinya KPU tidak seperti yang dituduhkan, dan KPU sudah menjalankan prosedur Pilgub sesuai peraturan KPU,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Andi, pihaknya juga akan melaporkan persoalan tersebut ke KPU pusat. Dia memastikan, KPU tidak tinggal diam. Terlebih, waktu pelantikan untuk gubernur baru akan segera dilaksanakan pada 17Desember mendatang.

KPU, lanjut Andi, akan menyelesaikan segala persoalan, karena pelantikan pasangan terpilih merupakan bagian dari tahapan pilkada. “Sebelumnya MK sudah menetapkan pemenang pemilu, dan keputusan itu bersifat mengikat. Putusan PTUN ini tidak akan mengganggu proses rencana pelantikan gubernur-wagub terpilih yaitu Awang Faroek Ishak-Mumkin Faisyal,” katanya.

Pada 5 Desember 2013 PTUN Samarinda mengabulkan gugatan PDIP terkait lolosnya pasangan calon kepala daerah Farid Wadjdy–Aji Sofyan. Sebab, Aji Sofyan yang merupakan kader PDIP tidak mengantongi izin dari DPD PDIP untuk mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur.

KPU sebagai lembaga pelaksana Pemilu, dianggap telah melanggar undang-undang, sehingga PDIP konsisten menggugat keputusan KPU.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.