Kompas.com - 06/12/2013, 23:15 WIB
|
EditorErvan Hardoko
SAMARINDA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim), akan mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda terkait kemenangan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kaltim dalam sengketa penetapan Farid Wadjdy-Aji Sofyan Alex.

Ketua KPU Kaltim, Andi Sunandar, mengatakan, dalam melaksanakan Pilgub Kaltim 2013, pihaknya sudah bekerja sesuai Peraturan KPU dan undang-undang yang berlaku. Sehingga apa yang disampaikan PDIP dalam sidang gugatan tertanggal 5 Desember 2013 tidak sesuai fakta.

“Kami akan mengajukan banding ke PTUN, karena gugatan yang disampaikan PDIP tidak sesuai fakta. Kami sudah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab KPU, dan KPU tidak menyalahi peraturan KPU,” tegasnya, Jumat (6/122013).

Andi menambahkan, KPU tidak mungkin meloloskan pasangan calon yang tidak layak. Tapi pasangan Farid Wadjdy – Aji Sofyan Alex, dinyatakan lolos seleksi verifikasi. Jadi tidak ada alasan untuk KPU mencabut pasangan calon tersebut.

“Tetap kita hargai keputusan itu, tapi KPU akan mengkaji keputusan PTUN kemudian secepatnya mengajukan banding. Intinya KPU tidak seperti yang dituduhkan, dan KPU sudah menjalankan prosedur Pilgub sesuai peraturan KPU,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Andi, pihaknya juga akan melaporkan persoalan tersebut ke KPU pusat. Dia memastikan, KPU tidak tinggal diam. Terlebih, waktu pelantikan untuk gubernur baru akan segera dilaksanakan pada 17Desember mendatang.

KPU, lanjut Andi, akan menyelesaikan segala persoalan, karena pelantikan pasangan terpilih merupakan bagian dari tahapan pilkada. “Sebelumnya MK sudah menetapkan pemenang pemilu, dan keputusan itu bersifat mengikat. Putusan PTUN ini tidak akan mengganggu proses rencana pelantikan gubernur-wagub terpilih yaitu Awang Faroek Ishak-Mumkin Faisyal,” katanya.

Pada 5 Desember 2013 PTUN Samarinda mengabulkan gugatan PDIP terkait lolosnya pasangan calon kepala daerah Farid Wadjdy–Aji Sofyan. Sebab, Aji Sofyan yang merupakan kader PDIP tidak mengantongi izin dari DPD PDIP untuk mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur.

KPU sebagai lembaga pelaksana Pemilu, dianggap telah melanggar undang-undang, sehingga PDIP konsisten menggugat keputusan KPU.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.