Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Dinasnya Absen, Staf Disnakertrans Diusir dari Rapat Dewan

Kompas.com - 20/11/2013, 17:44 WIB
Kontributor Probolinggo, Ahmad Faisol

Penulis

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, mengebut pembahasan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) 2014 bersama Satuan Kerja terkait. Dalam rapat pembahasan RAPB pada Rabu (20/11/2013), Komisi C mengusir staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) karena kepala dinasnya tidak hadir.

Ketua Komisi C, Haris Nasution mengatakan, kehadiran Kepala Disnakertrans, Didik Sudiknyo amat penting mengingat anggaran yang dibahas menyangkut program perburuhan, upah dan persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Karenanya, Komisi C pun sepakat pembahasan anggaran untuk Disnakertrans akan dilakukan jika dihadiri kepala dinasnya.

Di bagian lain, Komisi C menghapus anggaran sejumlah program di RSUD dr Moh Saleh. Salah satu yang disorot adalah anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 1 miliar. Berhubung Direktur RSUD sedang ke luar negeri, pembahasan anggaran RSUD akan dipertajam di Banggar. "Dilanjut di Banggar, karena direkturnya lagi ngelencer (jalan-jalan)," tegas Haris.

Dewan juga menyorot anggaran pemeliharaan taman di tiap Satker. Bahkan, di Dinas Kelautan dan Perikanan, anggaran pemeliharaan taman mencapai Rp 102 juta untuk tujuh taman. Menurut anggota Komisi C, Hamid Rusydi, Kota Probolinggo sah-sah saja merawat taman-taman sebagai Kota 1.000 Taman, namun bila anggarannya tak masuk akal, maka harus dikurangi.

"Pada prinsipnya, kami ingin anggaran ini efisien dan menyentuh langsung kepada masyarakat. Kalau anggaran taman sebanyak itu, sama saja membebani APBD. Anggaran yang terkesan dihambur-hamburkan, mestinya dialihkan untuk keperluan masyarakat lainnya, seperti modal usaha warga miskin, bantuan untuk siswa miskin, apalagi ada sejumlah kasus di mana ijazah ditahan karena siswa belum melunasi kewajibannya," kata Hamid Rusydi.

Hamid juga mengkritisi anggaran besar di tiap Satker untuk kegiatan memperingati hari-hari besar nasional. Hamid tercengang karena biaya hari besar nasional di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mencapai Rp 404 juta. Sementara, RSUD menganggarkan Rp 309 juta.

"Ini juga terlalu besar. Anggaran yang banyak untuk hura-hura dan kurang manfaatnya, sebaiknya dialihkan saja untuk kepentingan masyarakat. Item ini harus dipertimbangkan lagi," tandas Hamid yang diamini pimpinan dan anggota Komisi C lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com