Kepala Dinasnya Absen, Staf Disnakertrans Diusir dari Rapat Dewan

Kompas.com - 20/11/2013, 17:44 WIB
|
EditorFarid Assifa
PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, mengebut pembahasan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) 2014 bersama Satuan Kerja terkait. Dalam rapat pembahasan RAPB pada Rabu (20/11/2013), Komisi C mengusir staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) karena kepala dinasnya tidak hadir.

Ketua Komisi C, Haris Nasution mengatakan, kehadiran Kepala Disnakertrans, Didik Sudiknyo amat penting mengingat anggaran yang dibahas menyangkut program perburuhan, upah dan persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Karenanya, Komisi C pun sepakat pembahasan anggaran untuk Disnakertrans akan dilakukan jika dihadiri kepala dinasnya.

Di bagian lain, Komisi C menghapus anggaran sejumlah program di RSUD dr Moh Saleh. Salah satu yang disorot adalah anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 1 miliar. Berhubung Direktur RSUD sedang ke luar negeri, pembahasan anggaran RSUD akan dipertajam di Banggar. "Dilanjut di Banggar, karena direkturnya lagi ngelencer (jalan-jalan)," tegas Haris.

Dewan juga menyorot anggaran pemeliharaan taman di tiap Satker. Bahkan, di Dinas Kelautan dan Perikanan, anggaran pemeliharaan taman mencapai Rp 102 juta untuk tujuh taman. Menurut anggota Komisi C, Hamid Rusydi, Kota Probolinggo sah-sah saja merawat taman-taman sebagai Kota 1.000 Taman, namun bila anggarannya tak masuk akal, maka harus dikurangi.

"Pada prinsipnya, kami ingin anggaran ini efisien dan menyentuh langsung kepada masyarakat. Kalau anggaran taman sebanyak itu, sama saja membebani APBD. Anggaran yang terkesan dihambur-hamburkan, mestinya dialihkan untuk keperluan masyarakat lainnya, seperti modal usaha warga miskin, bantuan untuk siswa miskin, apalagi ada sejumlah kasus di mana ijazah ditahan karena siswa belum melunasi kewajibannya," kata Hamid Rusydi.

Hamid juga mengkritisi anggaran besar di tiap Satker untuk kegiatan memperingati hari-hari besar nasional. Hamid tercengang karena biaya hari besar nasional di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) mencapai Rp 404 juta. Sementara, RSUD menganggarkan Rp 309 juta.

"Ini juga terlalu besar. Anggaran yang banyak untuk hura-hura dan kurang manfaatnya, sebaiknya dialihkan saja untuk kepentingan masyarakat. Item ini harus dipertimbangkan lagi," tandas Hamid yang diamini pimpinan dan anggota Komisi C lainnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.