67.000 DPT Papua Barat Masih Bermasalah dengan NIK dan NKK

“Kita sudah melakukan langkah-langkah guna menyikapi masalah tersebut. KPU kabupaten/kota sudah melakukan koordinasi dengan pemda melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Saat ini, pemerintah daerah lagi mempersiapkan perbaikan NIK," kata anggota KPU Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma M Hum, Senin (18/11/2013).

Saat ini, pemerintah daerah, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Capil, telah bekerja sehingga diharapkan hasil kerjanya dapat diserahkan kepada KPU sesegera mungkin. Ini disebabkan KPU terdesak tenggat waktu hingga 24 November 2013, di mana data tersebut sudah harus diserahkan ke KPU RI.

"Kelengkapan pemilih harus diselesaikan dulu karena syarat menjadi pemilih adalah memiliki nama, NIK, dan alamat. Ini yang diusahakan sehingga NIK harus ada, dan ini peran dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan," kata Filep.

Hanya, lanjut Filep, KPU Teluk Wondama saat ini sedikit memperoleh hambatan dalam menyelesaikan persoalan DPT karena KPU setempat agak kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan PPD dan PPS akibat para petugas tidak berada di tempat setelah wilayah itu terkena bencana alam tanggal 13 November 2013 lalu.

"Mereka sudah tidak bekerja maksimal. Tapi, kita tetap meminta agar mereka membuat laporan. Laporan ini akan menjadi dasar untuk menyurati KPU RI agar ada kebijakan khusus bagi KPU Teluk Wondama," kata Filep.

Meski demikian, lanjut Filep, bencana alam yang terjadi di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, tidak mengakibatkan kerusakan data pemilih. Kantor dan seluruh inventaris KPU dalam kondisi aman. Hanya, KPU di Wasior kesulitan untuk melakukan kerja-kerja ke tingkat bawah karena penduduk tengah mengungsi.