67.000 DPT Papua Barat Masih Bermasalah dengan NIK dan NKK

Kompas.com - 18/11/2013, 22:58 WIB
Rapat pleno Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Manokwari, yang berlangsung, Minggu (13/10/2013) petang. kompas.com/ Budy Setiawan Kontributor Kompas TV ManokwariRapat pleno Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Manokwari, yang berlangsung, Minggu (13/10/2013) petang.
|
EditorFarid Assifa

MANOKWARI, KOMPAS.com — Dari hasil pencermatan terhadap daftar pemilih tetap (DPT) Provinsi Papua Barat dengan menggunakan sistem data pemilih, ditemukan sebanyak 67.000 lebih DPT masih bermasalah dengan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK). Paling banyak, persoalan tersebut ditemukan dalam DPT Kota Sorong yang jumlahnya mencapai 30.000 pemilih.

“Kita sudah melakukan langkah-langkah guna menyikapi masalah tersebut. KPU kabupaten/kota sudah melakukan koordinasi dengan pemda melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Saat ini, pemerintah daerah lagi mempersiapkan perbaikan NIK," kata anggota KPU Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma M Hum, Senin (18/11/2013).

Saat ini, pemerintah daerah, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Capil, telah bekerja sehingga diharapkan hasil kerjanya dapat diserahkan kepada KPU sesegera mungkin. Ini disebabkan KPU terdesak tenggat waktu hingga 24 November 2013, di mana data tersebut sudah harus diserahkan ke KPU RI.

"Kelengkapan pemilih harus diselesaikan dulu karena syarat menjadi pemilih adalah memiliki nama, NIK, dan alamat. Ini yang diusahakan sehingga NIK harus ada, dan ini peran dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan," kata Filep.

Hanya, lanjut Filep, KPU Teluk Wondama saat ini sedikit memperoleh hambatan dalam menyelesaikan persoalan DPT karena KPU setempat agak kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan PPD dan PPS akibat para petugas tidak berada di tempat setelah wilayah itu terkena bencana alam tanggal 13 November 2013 lalu.

"Mereka sudah tidak bekerja maksimal. Tapi, kita tetap meminta agar mereka membuat laporan. Laporan ini akan menjadi dasar untuk menyurati KPU RI agar ada kebijakan khusus bagi KPU Teluk Wondama," kata Filep.

Meski demikian, lanjut Filep, bencana alam yang terjadi di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, tidak mengakibatkan kerusakan data pemilih. Kantor dan seluruh inventaris KPU dalam kondisi aman. Hanya, KPU di Wasior kesulitan untuk melakukan kerja-kerja ke tingkat bawah karena penduduk tengah mengungsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Suami Jebak Istri Bawa Sabu Biar Ditangkap Polisi, Ternyata Ini Motifnya

Kisah Suami Jebak Istri Bawa Sabu Biar Ditangkap Polisi, Ternyata Ini Motifnya

Regional
Begini Modus Oknum Pendamping PKH di Cianjur Gelapkan Dana Bansos

Begini Modus Oknum Pendamping PKH di Cianjur Gelapkan Dana Bansos

Regional
ASN Tertangkap Mesum di Mobil, Bupati: Kasus Ini Mencemarkan Nama Baik Pemkab Sampang

ASN Tertangkap Mesum di Mobil, Bupati: Kasus Ini Mencemarkan Nama Baik Pemkab Sampang

Regional
Bertambah, Pasien Covid-19 yang Sembuh Tanpa Dirawat di RS

Bertambah, Pasien Covid-19 yang Sembuh Tanpa Dirawat di RS

Regional
Soal Unggahan Bernada Rasial terhadap Natalius Pigai, Masyarakat Papua Diminta Tak Terprovokasi

Soal Unggahan Bernada Rasial terhadap Natalius Pigai, Masyarakat Papua Diminta Tak Terprovokasi

Regional
Lagi Menikmati Air Terjun, Dua Siswi Ini Tewas Terseret Air Bah

Lagi Menikmati Air Terjun, Dua Siswi Ini Tewas Terseret Air Bah

Regional
2.680 Dosis Vaksin Tiba di Tuban, Satgas Covid-19: Vaksinasi Diawali Pejabat Pemkab...

2.680 Dosis Vaksin Tiba di Tuban, Satgas Covid-19: Vaksinasi Diawali Pejabat Pemkab...

Regional
Mesum dengan Pria Lain di Dalam Mobil, Oknum ASN Pemkab Sampang Jadi Tersangka

Mesum dengan Pria Lain di Dalam Mobil, Oknum ASN Pemkab Sampang Jadi Tersangka

Regional
Fasilitas Kesehatan di Jatim Ditambah karena Kasus Covid-19 Meningkat, Ini Rinciannya

Fasilitas Kesehatan di Jatim Ditambah karena Kasus Covid-19 Meningkat, Ini Rinciannya

Regional
PTKM di Gunungkidul Diperpanjang, Aturan Dilonggarkan

PTKM di Gunungkidul Diperpanjang, Aturan Dilonggarkan

Regional
Tak Pakai Masker di Yogya, Siap-siap KTP Disita

Tak Pakai Masker di Yogya, Siap-siap KTP Disita

Regional
Istri Wakil Bupati Bantul Juga Positif Covid-19

Istri Wakil Bupati Bantul Juga Positif Covid-19

Regional
3.040 Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Madiun, Wali Kota Bakal Divaksin Pertama

3.040 Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Madiun, Wali Kota Bakal Divaksin Pertama

Regional
30 Pekerja di PLTMG Wairita NTT Terkonfirmasi Positif Covid-19, Semua Tanpa Gejala

30 Pekerja di PLTMG Wairita NTT Terkonfirmasi Positif Covid-19, Semua Tanpa Gejala

Regional
Pemkab Ende Wajibkan Pelaku Perjalanan Bawa Surat Keterangan Bebas Covid-19

Pemkab Ende Wajibkan Pelaku Perjalanan Bawa Surat Keterangan Bebas Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X