Kompas.com - 15/11/2013, 08:17 WIB
Ketua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) Jalaluddin Rakhmat (tengah) saat memberikan keterangan persnya di Aula Muthahhari, Jalan Kampus II, Kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, Kamis, (14/11/2013), malam. KOMPAS.com/Rio KuswandiKetua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) Jalaluddin Rakhmat (tengah) saat memberikan keterangan persnya di Aula Muthahhari, Jalan Kampus II, Kelurahan Babakansari, Kecamatan Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, Kamis, (14/11/2013), malam.
|
EditorFarid Assifa

BANDUNG, KOMPAS.com — Warga Syiah yang tergabung dalam Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (Ijabi) merasa kecewa atas perlakuan kelompok tertentu, kepolisian, dan pemerintah yang dinilai berlaku tidak adil. Salah satunya, kaum Syiah dilarang merayakan peringatan Asyura Nasional 10 Muharam 1435 Hijriah.

Ketua Dewan Syura Ijabi Jawa Barat Jalaluddin Rahkmat mencontohkan beberapa kasus ketidakadilan yang menimpa warga Syiah. "Di Surabaya, peringatan Asyura dibubarkan secara paksa. Kedua, di Makassar, (peringatan Asyura) diserbu dan dibubarkan juga oleh kelompok massa yang membawa senjata tajam. Di Yogyakarta, diberhentikan di tengah jalan saat akan merayakan. Begitu pun di Jakarta, kami mendengar kabar tidak baik," beber Jalaluddin kepada wartawan di aula Muthahhari, Jalan Kampus II, Babakansari, Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/11/2013) malam.

Kemudian, lanjutnya, peringatan Asyura di Bandung terpaksa harus dipindah tempat. Semula akan digelar di Gedung Kana, Jalan Kawaluyaan, berpindah ke tempat yang sempit di aula Muthahhari, Jalan Kampus II, Babakansari, Kiaracondong, Bandung, Kamis (14/11/2013) malam.

Menurut Jalaluddin, warga Syiah dikecam oleh puluhan ormas agar tidak mengadakan peringatan Asyura itu. Ormas-ormas itu mengancam akan menyerang jika Syiah tetap melaksanakan peringatan Asyura. Selain itu, dia menduga tidak turunnya izin dari kepolisian untuk menggelar Asyura karena ada tekanan dari kelompok tertentu.

"Polisi pun seperti ditekan oleh kelompok tertentu agar tidak mengeluarkan izin," kata Jalaluddin.

Atas dasar semua itu, pihaknya menegaskan akan melaporkan kasus itu ke beberapa lembaga, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Menko Polhukam, dan Ombudsman.

"Kami akan melapor ke Komnas HAM bahwa kami sudah diperlakukan secara diskriminatif. Hak kami untuk berkumpul, berserikat, dan dijamin undang-undang tidak diberikan kepada kami," tegasnya.

"Kedua, kita juga akan lapor ke Menko Polhukam tentang apa yang kami derita, dari perlakuan kesewenang-wenangan aparat yang ditekan oleh kelompok tertentu," tegasnya lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Regional
Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Regional
PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

Regional
Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Regional
Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Regional
Antisipasi Hepatitis Akut, Pemprov Jabar Siapkan Skenario Jitu dengan Teknologi Molekuler Terbaru

Antisipasi Hepatitis Akut, Pemprov Jabar Siapkan Skenario Jitu dengan Teknologi Molekuler Terbaru

Regional
Melalui BLUD, Ridwan Kamil Optimistis Pendidikan di Jabar Bisa Hasilkan Prestasi

Melalui BLUD, Ridwan Kamil Optimistis Pendidikan di Jabar Bisa Hasilkan Prestasi

Regional
Tidak Libur Lebaran, 21 Anggota Jabar Quick Response Bantu Operasi SAR Evakuasi Korban Banjir Bandang Sumedang

Tidak Libur Lebaran, 21 Anggota Jabar Quick Response Bantu Operasi SAR Evakuasi Korban Banjir Bandang Sumedang

Regional
Ramadhan dan Lebaran Usai, Wagub Uu Ajak ASN Semangat Laksanakan Tugas

Ramadhan dan Lebaran Usai, Wagub Uu Ajak ASN Semangat Laksanakan Tugas

Regional
Jadwal Masuk Sekolah Ditunda, Ridwan Kamil: Kami Apresiasi, asal Tidak Mengganggu KBM

Jadwal Masuk Sekolah Ditunda, Ridwan Kamil: Kami Apresiasi, asal Tidak Mengganggu KBM

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.