Bupati Konawe Utara Dituding Terima Suap Tambang

Kompas.com - 31/10/2013, 19:09 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi
|
EditorFarid Assifa

KENDARI, KOMPAS.com - Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman dituding menerima hadiah (gratifikasi) dari sejumlah perusahaan tambang dalam proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tudingan itu disampaikan oleh 100 orang yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Konawe Utara (Kraken) saat berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi dan gedung DPRD Sultra, Kamis (31/10/2013).

Menurut juru bicara Kraken, Herman, dugaan penyelewengan APBD melalui pengurusan IUP diduga dilakukan Aswad, sejak dirinya menjabat sebagai penjabat Bupati Konawe Utara tahun 2008-2009. Di kantor kejaksaan tinggi Sultra, massa hendak diterima perwakilan internal Kejati, namun ditolak. Mereka menginginkan aspirasi diterima langsung Kepala Kejaksaan Tinggi, Andi Abdul Karim.

Karena tak kunjung diterima Kajati, massa unjuk rasa menggelar aksi teatrikal dengan menampilkan adegan suap-menyuap dalam penerbitan IUP. Beberapa orang memerankan Bupati Konut, Aswad Sulaiman, investor dan Dinas Pertambangan Konut. Tak hanya itu, mereka juga membakar keranda mayat sebagai simbol matinya penegakkan hukum.

Massa Kraken melanjutkan aksi unjuk rasa ke DPRD Sultra. Sekretaris Komisi III DPRD Sultra, Slamet Riyadi dan anggota DPRD Abd Hasid Pedansa menerima perwakilan pengunjuk rasa. Di hadapan anggota DPRD Sultra, massa Kraken membeberkan kerugian negara Rp 22 miliar di penghujung pemerintahan Aswad Sulaiman sebagai penjabat Bupati Konut tahun 2009. Data itu sesuai hasil audit keuangan Inspektorat Provinsi Sultra.

"Dan itu sudah dilaporkan ke KPK pada 26 September 2012. Data-datanya lengkap tetapi kami tidak bisa berikan," ujar Herman di hadapan Slamet Riadi dan Abd Hasid Pedans sembari menunjukkan sebundel berkas.

Pada 21 November 2012, lanjut Herman, KPK merespons laporan itu dan meminta Inspektorat Provinsi Sultra menindaklanjuti temuan itu. Herman menambahkan, gratifikasi tersebut mengakibatkan maraknya IUP-IUP siluman. Aktivitas penambangan di Konawe Utara, kata dia, harusnya tidak dilakukan di hutan negara.

"Sementara mereka tahu di 36-an IUP yang ada di Konut, umumnya beroperasi di hutan negara. Hanya lima IUP yang benar-benar mendapat izin pinjam pakai dari Menhut RI. Artinya, IUP-IUP yang ada di sana diperoleh melalui suap-menyuap. Sehingga kami simpulkan ada indikasi gratifikasi dalam proses penerbitan IUP-nya," tuding Herman yang ditemui seusai berdialog dengan Sekretaris Komisi III DPRD Sultra, Slamet Riyadi dan anggota DPRD, Abd Hasid Pedansa.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartispasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartispasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.