Kisruh DPT, KPU Gorontalo Tuntut Bawaslu Minta Maaf

Kompas.com - 28/10/2013, 15:55 WIB
|
EditorFarid Assifa
GORONTALO, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gorontalo meminta maaf terkait terbitnya surat Bawaslu Nomor 762/X/2013 tentang hasil pengawasan dan pencermatan Daftar Pemilih Pemilu 2014. Dalam surat itu disebutkan terdapat 328.347 masalah administrasi terkait DPT di Gorontalo. Ini artinya ada kesalahan administrasi 41 persen dari 803.112 pemilih yang terdaftar di DPT Provinsi Gorontalo.

"Ini angka yang signifikan, seolah-olah kita ini tidak bekerja dengan benar," kata Ahmad Abdullah, salah seorang Komisioner KPU Gorontalo di sela-sela Rapat Kerja Teknis Perbaikan DPT di kantor KPU Gorontalo, Senin (28/10/13).

Dalam rapat yang diikuti KPU tingkat kota/kabupaten se-Provinsi Gorontalo dan perwakilan partai-partai perserta Pemilu 2014 itu, Komisioner Bidang Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga KPU, Verrianto Madjowa menyebut data Bawaslu janggal dan tidak valid. Sebab, kata Verrianto, angka tersebut tidak berkesesuaian dengan tabel yang menjadi lampiran surat dari Bawaslu, yakni sebanyak 56.648.

Bawaslu, menurut Verrianto juga tidak merinci masalah-masalah administrasi mana saja yang dimaksud. "Bagaimana melakukan perbaikan administrasi 328.347 DPT bila tidak disebutkan dengan rinci dimana saja masalah kependudukan tersebut?" tukas Verrianto.


Verrianto kemudian meminta Bawaslu Provinsi Gorontalo beserta Panwaslu kabupaten/kota membuktikan DPT bermasalah tersebut. Dia juga meminta Bawaslu mencabut surat Nomor 762/Bawaslu/X/2013 jika lembaga pengawasa pemilu ini tidak dapat membuktikan data mereka sendiri.

"Bawaslu juga harus meminta maaf kepada publik melalui media massa dan peserta pemilu atas angka-angka dalam DPT bermasalah," lanjut Verrianto.

Menanggapi tuntutan KPU tersebut, anggota Bawaslu Gorontalo Darwin Botutihe mengatakan, metode perhitungan yang dilakukan pihaknya berbeda dengan pemahaman masyarakat pada umumnya, termasuk KPU. Angka 328.347 bukan merujuk pada jumlah orang, melainkan atribut masalah kependudukan yang ditemukan di masing-masing pemilih.

"Satu orang bisa memiliki lebih dari satu masalah. Misalnya saya tidak punya NKK, satu masalah. Tidak punya NIK, dua masalah. Tidak punya tanggal lahir, tiga masalah, sehingga akumulasinya bisa sebesar itu," terang Darwin.

Darwin juga menyebut, dalam menyusun data tersebut pihaknya hanya berdasar pada Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), bukan DPT, sehingga perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan KPU Gorontalo tidak tercantum dalam laporan ke Bawaslu Pusat.

Untuk hal tersebut, Darwin meminta maaf dan mengakui kurangnya koordinasi antarkedua lembaga. Kedua belah pihak sepakat akan lebih mempererat koordinasi demi suksesnya pemilu legislatif. Rencananya penetapan DPT tingkat kabupaten/kota di Gorontalo akan dilaksanakan 1 November, sementara tingkat provinsi digelar 2 November. Jika tak ada masalah serius, DPT nasional akan ditetapkan pada 4 November nanti.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perayaan Ulang Tahun Unik Siswa SD Putra Wakil Wali Kota Madiun

Perayaan Ulang Tahun Unik Siswa SD Putra Wakil Wali Kota Madiun

Regional
Dua Pejabat di Sorong Dipecat karena Korupsi, Wali Kota: Mereka Kelelahan sebagai Manusia Biasa

Dua Pejabat di Sorong Dipecat karena Korupsi, Wali Kota: Mereka Kelelahan sebagai Manusia Biasa

Regional
Anggota Ormas Demo di Lapas Samarinda, Minta Kasus Napi Tewas Diusut Tuntas

Anggota Ormas Demo di Lapas Samarinda, Minta Kasus Napi Tewas Diusut Tuntas

Regional
Kembali ke Rutan Kabanjahe, 167 Warga Binaan dapat Perlengkapan Mandi dan Tidur

Kembali ke Rutan Kabanjahe, 167 Warga Binaan dapat Perlengkapan Mandi dan Tidur

Regional
Warga Gunungkidul yang Tewas Terbakar Setelah Tabrak Kabel yang Menjuntai Hendak ke Pantai

Warga Gunungkidul yang Tewas Terbakar Setelah Tabrak Kabel yang Menjuntai Hendak ke Pantai

Regional
Gibran: Yang Penting Pilkada Solo Dinamis, Meriah, dan Suka Cita

Gibran: Yang Penting Pilkada Solo Dinamis, Meriah, dan Suka Cita

Regional
4 Warga di NTT Tersambar Petir, 2 Orang Tewas Seketika

4 Warga di NTT Tersambar Petir, 2 Orang Tewas Seketika

Regional
Sistem Imigrasi di Bandara Ngurah Rai Bermasalah, Petugas Data Manual

Sistem Imigrasi di Bandara Ngurah Rai Bermasalah, Petugas Data Manual

Regional
Jatuh Cinta pada Cokelat, Priscilla Jual Cokelat Rasa Rendang, Kopi, dan Kelapa

Jatuh Cinta pada Cokelat, Priscilla Jual Cokelat Rasa Rendang, Kopi, dan Kelapa

Regional
Dugaan Penyebab Remaja di Magetan Nekat Curi Motor Milik Ustaz

Dugaan Penyebab Remaja di Magetan Nekat Curi Motor Milik Ustaz

Regional
Kendalikan Inflasi, Pemprov Jabar Siap Bangun Pusat Distribusi Kebutuhan Pokok

Kendalikan Inflasi, Pemprov Jabar Siap Bangun Pusat Distribusi Kebutuhan Pokok

Regional
Diusung PDI-P, Tomy Yakin Menang di Pilkada Bulukumba, Kini Kumpulkan Dukungan Partai Lain

Diusung PDI-P, Tomy Yakin Menang di Pilkada Bulukumba, Kini Kumpulkan Dukungan Partai Lain

Regional
Presiden Jokowi Berpesan kepada Kapolda Maluku yang Baru

Presiden Jokowi Berpesan kepada Kapolda Maluku yang Baru

Regional
Ada Tugas Lain, Rektor Unnes Tak Hadiri Debat dengan Dosen yang Diduga Hina Jokowi

Ada Tugas Lain, Rektor Unnes Tak Hadiri Debat dengan Dosen yang Diduga Hina Jokowi

Regional
Gelar Pilkada, KPU Kabupaten Mojokerto Dibekali Anggaran Rp 52 Miliar

Gelar Pilkada, KPU Kabupaten Mojokerto Dibekali Anggaran Rp 52 Miliar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X