Kompas.com - 23/10/2013, 05:17 WIB
Rapat koordinasi pimpinan daerah Jawa Barat membahas masalah pertahanan aset negara di Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat, di Bandung, Selasa, (22/10/2013) KOMPAS.com/Rio KuswandiRapat koordinasi pimpinan daerah Jawa Barat membahas masalah pertahanan aset negara di Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat, di Bandung, Selasa, (22/10/2013)
|
EditorPalupi Annisa Auliani
BANDUNG, KOMPAS.com — Konflik karena sengketa lahan masih banyak terjadi di Jawa Barat, melibatkan individu dengan individu, kelompok masyarakat, bahkan sampai pemerintahan. Tak jarang, aset milik negara diklaim oleh perorangan maupun kelompok tertentu. Satuan tugas khusus untuk inventarisasi dan penyelesaian sengketa pun akan dibentuk.

"(Karenanya) kami melakukan koordinasi dengan para pimpinan untuk penyelamatan aset-aset milik negara di Jawa Barat. Maklum, sekarang zaman reformasi urusan gugat-menggugat soal pertanahan begitu deras," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Selasa (22/10/2013).

Koordinasi tersebut digelar di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa. Hadir dalam koordinasi itu, selain Heryawan adalah Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, Kepala Kanwil BPN Jabar, Ketua DPRD Jabar, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Barat, Kajati Jabar, dan para pimpinan instansi terkait lain.

Heryawan mengatakan, ada beberapa penyebab orang atau kelompok orang mengklaim kepemilikan aset yang jelas-jelas milik negara, antara lain, sebut dia, sejak lama orang tersebut mendapat akses menggarap lahan milik negara.

Ketika orang itu berpuluh-puluh tahun tinggal di lahan tersebut, lanjut Heryawan, bisa saja dia kemudian mengklaim kepemilikannya, termasuk dengan mengurus sertifikat tanah itu dan dikabulkan BPN. "Ini juga yang salah," kata dia.

Heryawan mencontohkan, ada satu aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan satu sertifikat dimiliki pemerintah dan satu sertifikat lain diterbitkan BPN atas nama perorangan. Menjadi lebih repot, ketika orang yang pertama kali membuat sertifikat atas lahan tersebut kemudian menjual aset tersebut kepada orang lain, yang kemudian dijual lagi bahkan beberapa kali.

Menurut Heryawan, kasus serupa juga dialami oleh pemerintah kabupaten di Jawa Barat maupun milik TNI dan Polri. "Ini jadi perhatian kami. Aset negara harus dipertahankan," ujar dia. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, akan dibentuk semacam satuan tugas atau tim koordinasi bersama yang bertugas menginvetarisasi aset negara dan menyelesaikan polemik klaim-mengklaim lahan.

"Kami bikin satgas. Jadi, ketika ada orang yang mau menyertifikatkan lahan Pemprov, TNI, polisi dan lainnya ke BPN untuk diklaim, satgas ini yang akan memberikan informasi ke BPN sehingga pengajuan bisa dicegah karena tanah tersebut milik negara," ujar Heryawan.

Heryawan menambahkan, ada tantangan soal hati nurani dalam persoalan ini. "(Karena) jika bergerak sesuai hati nurani, masing-masing akan tahu mana yang benar dan mana yang salah," ujar dia. Mengklaim kepemilikan orang atau pihak lain, menurut dia, adalah kesalahan yang bahkan masuk kategori dosa besar di ranah agama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.