Kompas.com - 23/10/2013, 05:17 WIB
Rapat koordinasi pimpinan daerah Jawa Barat membahas masalah pertahanan aset negara di Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat, di Bandung, Selasa, (22/10/2013) KOMPAS.com/Rio KuswandiRapat koordinasi pimpinan daerah Jawa Barat membahas masalah pertahanan aset negara di Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat, di Bandung, Selasa, (22/10/2013)
|
EditorPalupi Annisa Auliani
BANDUNG, KOMPAS.com — Konflik karena sengketa lahan masih banyak terjadi di Jawa Barat, melibatkan individu dengan individu, kelompok masyarakat, bahkan sampai pemerintahan. Tak jarang, aset milik negara diklaim oleh perorangan maupun kelompok tertentu. Satuan tugas khusus untuk inventarisasi dan penyelesaian sengketa pun akan dibentuk.

"(Karenanya) kami melakukan koordinasi dengan para pimpinan untuk penyelamatan aset-aset milik negara di Jawa Barat. Maklum, sekarang zaman reformasi urusan gugat-menggugat soal pertanahan begitu deras," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Selasa (22/10/2013).

Koordinasi tersebut digelar di Pengadilan Tinggi Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa. Hadir dalam koordinasi itu, selain Heryawan adalah Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi Alius, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, Kepala Kanwil BPN Jabar, Ketua DPRD Jabar, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Jawa Barat, Kajati Jabar, dan para pimpinan instansi terkait lain.

Heryawan mengatakan, ada beberapa penyebab orang atau kelompok orang mengklaim kepemilikan aset yang jelas-jelas milik negara, antara lain, sebut dia, sejak lama orang tersebut mendapat akses menggarap lahan milik negara.

Ketika orang itu berpuluh-puluh tahun tinggal di lahan tersebut, lanjut Heryawan, bisa saja dia kemudian mengklaim kepemilikannya, termasuk dengan mengurus sertifikat tanah itu dan dikabulkan BPN. "Ini juga yang salah," kata dia.

Heryawan mencontohkan, ada satu aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan satu sertifikat dimiliki pemerintah dan satu sertifikat lain diterbitkan BPN atas nama perorangan. Menjadi lebih repot, ketika orang yang pertama kali membuat sertifikat atas lahan tersebut kemudian menjual aset tersebut kepada orang lain, yang kemudian dijual lagi bahkan beberapa kali.

Menurut Heryawan, kasus serupa juga dialami oleh pemerintah kabupaten di Jawa Barat maupun milik TNI dan Polri. "Ini jadi perhatian kami. Aset negara harus dipertahankan," ujar dia. Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, akan dibentuk semacam satuan tugas atau tim koordinasi bersama yang bertugas menginvetarisasi aset negara dan menyelesaikan polemik klaim-mengklaim lahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami bikin satgas. Jadi, ketika ada orang yang mau menyertifikatkan lahan Pemprov, TNI, polisi dan lainnya ke BPN untuk diklaim, satgas ini yang akan memberikan informasi ke BPN sehingga pengajuan bisa dicegah karena tanah tersebut milik negara," ujar Heryawan.

Heryawan menambahkan, ada tantangan soal hati nurani dalam persoalan ini. "(Karena) jika bergerak sesuai hati nurani, masing-masing akan tahu mana yang benar dan mana yang salah," ujar dia. Mengklaim kepemilikan orang atau pihak lain, menurut dia, adalah kesalahan yang bahkan masuk kategori dosa besar di ranah agama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Regional
 Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Regional
Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Regional
Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Regional
Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Regional
Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Regional
Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Regional
Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.