Kompas.com - 21/10/2013, 17:59 WIB
|
EditorFarid Assifa

SAMARINDA, KOMPAS.com
 — Pasca-pengumuman rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan Timur oleh Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak, kecaman demi kecaman terus bermunculan. Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Kahar Al Bahri, lagi-lagi menyoal keputusan tersebut. Kali ini, pria yang kerap disapa Oca itu menyebut Gubernur Kaltim hanya mengejar keuntungan.

"Gubernur kita memiliki kemauan yang keras. Dia hanya mengejar rente (keuntungan) dan tidak memikirkan imbas dari keputusan-keputusannya terkait tambang," ujarnya, Senin (21/10/2013).

Oca menerangkan, pihaknya bukan menolak pembangunan rel kereta api, melainkan imbas dari pembangunan itu. Terlebih lagi, Awang mengklaim, pembangunan rel kereta api akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Namun, Jatam malah mengatakan sebaliknya.

"Industri ekstraktif membutuhkan skill yang tinggi, sementara warga lokal di Kaltim belum bisa memenuhi itu. Otomatis pemerintah akan mendatangkan tenaga kerja dari luar yang memenuhi kriteria," katanya.

Menurutnya, hal ini menjadi tambahan persoalan. Banyaknya tenaga yang dibutuhkan tidak mengurangi jumlah pengangguran di Kaltim. "Mengenai persoalan tenaga kerja, itu masih jauh dari harapan. Lagi pula, peningkatan tenaga kerja melalui pembangunan smelter juga tak bisa dilaksanakan dengan cepat. Tidak masuk akal kalau Awang menyebutkan itu," ungkapnya.

Menurutnya, dengan membuka jalan untuk eksploitasi besar-besaran itu, Awang tidak belajar dari sektor kayu yang habis saat ini. Ribuan tenaga kerja menganggur sebelum industri batu bara tumbuh. Pihaknya lebih mendukung jika Awang Faroek mendorong sektor pertanian. Sebab di sektor itu, lahan pekerjaan tidak akan pernah habis.

"Kenapa Awang tidak mendorong sektor pertanian saja? Padahal sektor ini akan berlangsung sangat lama dan tanah yang digunakan akan terus memberi manfaat," ujarnya.

Dari pembukaan tambang yang ada sekarang, imbuh Oca, sekitar 4.000 hektar lahan pertanian hilang akibat pertambangan batu bara. Peraturan daerah sudah dikeluarkan dengan menyebut bahwa lahan pertanian yang terkena areal tambang harus diganti dua kali lipat. Namun faktanya, penggantian tersebut tidak pernah dilakukan oleh perusahaan tambang.

"Kalau mau diganti, lahan penggantinya di mana? Sudah habis juga ditambang. Jika kemudian Pemprov Kaltim beralasan nantinya pembangunan rel kereta api tidak hanya digunakan untuk angkutan industri, tetapi juga untuk penumpang; maka itu tidak mungkin terjadi. jika untuk industri didahulukan, maka harus menunggu berapa tahun lagi digunakan untuk angkutan orang," tekannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.