Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rel KA, Jatam Tuding Awang Hanya Kejar Untung

Kompas.com - 21/10/2013, 17:59 WIB
Kontributor Samarinda, Yovanda Noni

Penulis


SAMARINDA, KOMPAS.com
 — Pasca-pengumuman rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan Timur oleh Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak, kecaman demi kecaman terus bermunculan. Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Kahar Al Bahri, lagi-lagi menyoal keputusan tersebut. Kali ini, pria yang kerap disapa Oca itu menyebut Gubernur Kaltim hanya mengejar keuntungan.

"Gubernur kita memiliki kemauan yang keras. Dia hanya mengejar rente (keuntungan) dan tidak memikirkan imbas dari keputusan-keputusannya terkait tambang," ujarnya, Senin (21/10/2013).

Oca menerangkan, pihaknya bukan menolak pembangunan rel kereta api, melainkan imbas dari pembangunan itu. Terlebih lagi, Awang mengklaim, pembangunan rel kereta api akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Namun, Jatam malah mengatakan sebaliknya.

"Industri ekstraktif membutuhkan skill yang tinggi, sementara warga lokal di Kaltim belum bisa memenuhi itu. Otomatis pemerintah akan mendatangkan tenaga kerja dari luar yang memenuhi kriteria," katanya.

Menurutnya, hal ini menjadi tambahan persoalan. Banyaknya tenaga yang dibutuhkan tidak mengurangi jumlah pengangguran di Kaltim. "Mengenai persoalan tenaga kerja, itu masih jauh dari harapan. Lagi pula, peningkatan tenaga kerja melalui pembangunan smelter juga tak bisa dilaksanakan dengan cepat. Tidak masuk akal kalau Awang menyebutkan itu," ungkapnya.

Menurutnya, dengan membuka jalan untuk eksploitasi besar-besaran itu, Awang tidak belajar dari sektor kayu yang habis saat ini. Ribuan tenaga kerja menganggur sebelum industri batu bara tumbuh. Pihaknya lebih mendukung jika Awang Faroek mendorong sektor pertanian. Sebab di sektor itu, lahan pekerjaan tidak akan pernah habis.

"Kenapa Awang tidak mendorong sektor pertanian saja? Padahal sektor ini akan berlangsung sangat lama dan tanah yang digunakan akan terus memberi manfaat," ujarnya.

Dari pembukaan tambang yang ada sekarang, imbuh Oca, sekitar 4.000 hektar lahan pertanian hilang akibat pertambangan batu bara. Peraturan daerah sudah dikeluarkan dengan menyebut bahwa lahan pertanian yang terkena areal tambang harus diganti dua kali lipat. Namun faktanya, penggantian tersebut tidak pernah dilakukan oleh perusahaan tambang.

"Kalau mau diganti, lahan penggantinya di mana? Sudah habis juga ditambang. Jika kemudian Pemprov Kaltim beralasan nantinya pembangunan rel kereta api tidak hanya digunakan untuk angkutan industri, tetapi juga untuk penumpang; maka itu tidak mungkin terjadi. jika untuk industri didahulukan, maka harus menunggu berapa tahun lagi digunakan untuk angkutan orang," tekannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com