Wujudkan Janji, Ganjar Mulai Data Petani dan Nelayan  

Tahap pertama yang dilakukan yakni mendata jumlah petani termasuk luasan lahan dan data nelayan serta jumlah kapalnya. “Baru tahu sekarang ini, ternyata data petani dan nelayan itu tidak ada. Jadi jelas kita akan mulai dengan melakukan pendataan,” ujarnya, Kamis (17/10/2013).  

Ganjar mengatakan, kartu petani untuk menjamin petani mendapatkan pupuk dan kartu nelayan untuk menjamin mereka mendapatkan solar. Sebab hal itu sangat penting untuk kelanjutan usaha mereka sebagai petani dan nelayan.  

Terkait dengan metode kebijakan, ia mengatakan masih akan mengkaji apakah kartu tersebut diberikan pada setiap petani atau kelompok. Hal ini juga untuk mengetahui agar yang dilakukan tepat sasaran dan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Selain itu juga agar tidak ada lagi penyelewengan penyaluran pupuk dan solar.

Jika kartu diberikan pada setiap petani, yang akan dimasukkan adalah data secara lengkap meliputi kabupaten/kota, kecamatan, desa serta kelompok petani/nelayan mana. “Jadi nantinya dengan hanya melihat kartu, kita tahu petani ini darimana dan bisa dicek berapa luas tanahnya. Register itu akan ter-update setiap kali mengambil pupuk sehingga tidak akan mengambil melebihi jatah dan yang sudah mengambil akan ketahuan dan tidak bisa mengambil lagi,” jelasnya.

Dengan adanya kartu petani ini, jelas Ganjar, sistem distribusi bisa diawasi dengan mudah dan transparan sehingga tidak ada kebocoran pupuk keluar daerah. Ia mengatakan dengan data yang lengkap, kuota akan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan agar tidak kekurangan.

"Ora iso dolanan meneh (tidak bisa main-main lagi). Selama ini pupuk urea itu merembes kemana-mana. Banyak dipakai pabrik lem, bahkan tambak juga pakai urea, itu nanti tidak bisa lagi,” tandasnya.

Menurutnya, pelaksanaan sistem ini akan dilakukan di beberapa desa terlebih dahulu sebagai pilot project baik untuk kartu petani ataupun nelayan. Hal itu untuk memudahkan evaluasi sehingga saat diluncurkan nantinya benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang.

Pelaksanaan kebijakan ini direncanakan dilakukan pada tahun anggaran 2014 mendatang. “Kita siapkan dulu pilot di desa mana dulu, kalau sudah siap baru kita gencarkan,”pungkasnya.