Rp 902 Juta Sehari, Eks Bupati Tasik Anggap Kesalahan Massal

"Itu kesalahan semua, tidak bisa disalahkan satu per satu. Artinya pengelolaan keuangan Kabupaten Tasikmalaya sangat jelek," tegas pria bergelar doktor bidang kebijakan publik tersebut, Kamis (10/10/2013).

Tatang menilai, kebijakan dan pengelolaan keuangan yang salah ini sangat merugikan masyarakat. Seharusnya, menurut dia, hal ini tak perlu terjadi karena pemerintahan sekarang ini melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya.

"Harusnya bisa lebih bagus, dari sebelumnya, apalagi Bupatinya pernah menduduki jabatan Ketua Dewan," ucapnya.

Kasus dana perjalanan dinas bupati dan wakil bupati Tasikmalaya yang menghabiskan Rp 902 juta dalam sehari ini sampai ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Jabar. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam anggaran perjalanan dinas tersebut.

Selain beberapa Organisasi Nahdlatul Ulama yang menjadi pelapor kasus ini, siang tadi pun beberapa Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tasikmalaya melaporkan kasus tersebut ke dua lembaga penegak hukum yang sama. Mereka berangkat ke Bandung dan membawa berkas laporan hasil pemeriksaan dari BPK sebagai bahan untuk bukti penyidikan. "Kami terlebih dahulu datang ke Kejati dan diterima oleh bagian pidana khusus," kata Sekretaris Umum HMI Cabang Tasikmalaya, Nazwa Samsu, melalui saluran telepon, Kamis (10/10/2013).

Nazwa menjelaskan, pihaknya akan terus mengawal penanganan kasus dugaan korupsi tersebut sampai tuntas. Tasikmalaya, kata dia, membutuhkan bupati yang benar-benar amanah dan tidak memanfaatkan uang rakyatnya untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum belum memberikan tanggapan apa pun mengenai laporan yang dilayangkan beberapa organisasi ke Kejati dan Polda Jabar. Ia pun tidak membalas pesan singkat, dan saat dihubungi, nomor ponselnya dialihkan.