Kompas.com - 07/10/2013, 20:12 WIB
Dua turis asing mengibarkan bendera Aceh yang diambil dari massa yang melakukan aksi di Simpang Kodim, Banda Aceh, Kamis (4/4/2013). Kunjungan Mendagri Gamawan Fauzi ke Banda Aceh dimanfaatkan warga untuk mendukung bendera Aceh bergambar Bulan Bintang.  SERAMBI/BUDI FATRIA Dua turis asing mengibarkan bendera Aceh yang diambil dari massa yang melakukan aksi di Simpang Kodim, Banda Aceh, Kamis (4/4/2013). Kunjungan Mendagri Gamawan Fauzi ke Banda Aceh dimanfaatkan warga untuk mendukung bendera Aceh bergambar Bulan Bintang.
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali memperpanjang masa klarifikasi dan evaluasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh. Kali ini, perpanjangan pembahasan diberlakukan selama satu bulan hingga 15 November 2013 mendatang.

"(Evaluasi Qanun Bendera Aceh) belum selesai. Masa pembahasan mungkin akan diperpanjang lagu satu bulan sampai 15 November," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan di Jakarta, Senin (7/10/2013).

Ia berharap, masa perpanjangan ini adalah yang terakhir. Diharapkannya, 15 November mendatang, polemik bendera tersebut selesai dan DPR serta Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan desain, lambang serta bendera yang baru.

Sebelumnya, Tim Bersama Pembahasan Bendera Aceh dan Kewenangan Pemerintah Aceh melakukan pembahasan atas lambang dan bendera Aceh di Jakarta, Jumat (4/10/2013) dan Sabtu (5/10/2013).

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sudah ada kemajuan signifikan dalam pembahasan tersebut. Hanya, dia tidak mau mengungkapkan kemajuan yang dimaksud. Masa perpanjangan kedua evaluasi Qanun Lambang dan Bendera Aceh akan memasuki masa tenggat pada 15 Oktober 2013 mendatang. Jika pada waktu tersebut kesepakatan tidak juga didapat, maka pembahasan akan kembali diperpanjang untuk ketiga kalinya.

Pada masa perpanjangan kedua itu, selain membahas soal bendera, tim bersama juga membahas dua rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden (Raperpres) terkait kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh. Polemik lambang dan bendera Aceh muncul sejak April 2013 karena DPRA menetapkan bendera Aceh yang persis dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.