Kompas.com - 07/10/2013, 12:08 WIB
Puluhan pencari kerja dihadang di depan pintu gerbang kantor Gubernur Papua Barat, saat menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera membuka pendaftaran penerimaan CPNS, Senin (7/10/2013). Kompas.com/ Budy SetiawanPuluhan pencari kerja dihadang di depan pintu gerbang kantor Gubernur Papua Barat, saat menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera membuka pendaftaran penerimaan CPNS, Senin (7/10/2013).
|
EditorKistyarini

MANOKWARI.KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa puluhan pencari kerja di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Senin (7/10/2013) berakhir ricuh. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk segera membuka pendaftaran formasi umum penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kericuhan terjadi saat beberapa anggota Satpol PP yang masih berstatus honorer tidak terima, karena spanduk yang dipasang oleh mereka di kantor tersebut hendak dilepaskan oleh para pendemo.

Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah Provinsi Papua Barat, yang berstatus honorer, melawan para pengunjuk rasa yang hendak melepaskan spanduk berisikan tuntutan pegawai honorer yang meminta untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Kedua belah pihak nyaris beradu jotos. Namun dapat dilerai oleh aparat kepolisian dari Polres Manokwari dibantu beberapa para pendemo lainnya. Kedua belah pihak pun, akhirnya diperbolehkan oleh pihak dewan untuk memasang spanduk secara berdampingan yang berisikan tuntutan mereka di tembok kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat.

Sebelumnya puluhan pencari kerja berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Papua Barat. Meskipun sempat dihalangi petugas kepolisian dan anggota Satpol PP di gerbang masuk pintu kantor, mereka pun akhirnya diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam aspirasinya di halaman kantor gubernur, para pendemo mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat segera membuka formasi umum penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2013-2014, yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.

Mereka juga menolak rencana pemerintah provinsi, yang akan mempergunakan penerimaan CPNS tahun ini untuk mengangkat para pegawai honorer.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usai memperoleh penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga, yang menyatakan akan meneruskan aspirasi massa ke Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi, massa akhirnya membubarkan diri. Namun mereka mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar bila aspirasi mereka tak ditanggapi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X