Gubernur Kaltim Tegur Tambang Penyebab Sekolah Miring

Menurut Awang, masalah dampak dari pertambangan yang paling bertanggung jawab adalah si pemberi izin. Jika kasus tersebut berada dalam suatu kabupaten, maka bupatinya yang harus bertanggung jawab.

“Sebelum memberi izin tambang, bupatinya harus tahu kondisi itu merusak lingkungan atau tidak. Jika sudah terbukti merusak lingkungan dan tidak distop, maka bupatinya adalah orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Awang, Jumat (4/10/2013).

Sejauh ini, Awang baru mendengar persoalan SMPN 15 PPU saat Kompas.com menanyakan kasus itu. Padahal kasus tersebut sudah meresahkan orangtua siswa sejak tahun 2011 lalu. Pemberitaan pun santer di media. Sayang persoalan itu terhenti setelah ada kabar bahwa si pemilik tanah yang akan ditempati sekolah, menolak tukar guling.

“Media Anda sebaiknya beritakan dulu, jadi HL (headline). Nanti kita akan kroscek langsung, kita tegur bupatinya,” tegas Awang.

Ia menyebutkan banyak kasus-kasus pertambangan yang tidak memperhatikan dampak sosial. Menurutnya, hal ini akibat lemahnya pengawasan dari kepala daerah yang memberi izin. “Izin tambang batubara terlalu mudah. Kepala daerah pemberi izin hanya memberikan izin tanpa memperhatikan efek izin tersebut. Termasuk lemahnya pengawasan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, SMPN 15 PPU bertetangga dengan tiga perusahaan tambang. Sekolah tersebut sudah miring lantaran di sisi kiri bagian bawah terdapat galian bekas tambang yang dibiarkan tanpa reklamasi. Kondisi ini mengkhawatirkan siswa di sekolah tersebut. Warga sudah melaporkan kasus ini hingga ke DPRD dan Bupati PPU. Sayang, hingga kini belum ada tanggapan.