Situasi Pulau Bangka Memanas, Warga Saling Kejar

"Hingga siang ini sudah empat kali rusuh, warga saling kejar-kejaran dengan batu dan senjata tajam," ujar Maria Taramen dari Lembaga Tunas Hijau yang turut berada di lokasi, Selasa (1/10/2013).

Laporan dari Kahuku menyebutkan aparat polisi dan Brimob terlihat kelabakan mengamankan situasi. Bahkan, anggota Brimob sudah sempat mengarahkan moncong senjata ke warga yang bertikai. Untuk mengamankan situasi, Babinsa dari TNI juga diturunkan ke lokasi.

Aparat mencoba bernegosiasi dengan PT Mikgro Metal Perdana (MMP) yang mendapat izin eksplorasi tambang. Namun, pihak PT MMP mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan negosiasi lagi.

"Mendapat pernyataan itu, warga marah lalu mengamuk dan merampas peralatan kerja para pekerja PT MMP, tetapi mereka tetap tidak mau pergi," ujar Maria.

Salah satu pemilik perusahaan PT MMP, Mr Young, terlihat turun ke lokasi untuk berbicara langsung dengan warga yang menolak kehadiran perusahaan asal China tersebut. Pihak PT MMP menawarkan untuk mempekerjakan warga menjadi pekerja khusus di perusahaan dengan kompensasi gaji Rp 2 juta per bulan. Namun, warga tetap menolak dan tidak mau berkompromi.

"Warga yang menolak memberi waktu hingga pukul 05.00 sore ini agar PT MMP menarik semua perkataannya dan pekerjanya, jika tidak warga mengancam akan membakar semua peralatan milik mereka," kata Maria.

Kini konsentrasi warga yang menolak semakin banyak dengan kedatangan warga dari Kinabuhutan yang ikut bergabung. Aparat polisi juga sudah menambah kekuatan dengan mengerahkan anggota Brimob lagi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, warga Desa Kahuku yang menolak kehadiran PT MMP di pulau mereka nyaris membakar alat bor tambang yang mau diturunkan, Senin (30/9/2013) kemarin.

Beberapa wartawan yang meliput pun diintimidasi bahkan dilempari batu oleh warga yang setuju adanya tambang. PT MMP mendapat izin usaha penambangan bijih besi di Pulau Bangka. Izin tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, tetapi kemudian ditentang oleh sebagian besar warga.

Warga menganggap pulau mereka yang hanya seluas 4.700 hektar terancam rusak dengan kehadiran tambang. Dua dari tiga desa di pulau eksotis itu juga akan direlokasi ke daerah baru sebagai dampak dibukanya tambang. Beberapa destinasi pariwisata di pulau tersebut pun terancam punah dengan adanya eksploitasi tambang.