Kompas.com - 24/09/2013, 20:50 WIB
Warga mengantre saat menyerahkan berkas lamaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Youth Center, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (20/9/2013). Ribuan pelamar memperebutkan 120 kursi yang tersedia di Pemda DI Yogyakarta. Tes akan dilaksanakan pada 25-27 September. TRIBUN JOGJA / HASAN SAKRI GHOZALIWarga mengantre saat menyerahkan berkas lamaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Youth Center, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (20/9/2013). Ribuan pelamar memperebutkan 120 kursi yang tersedia di Pemda DI Yogyakarta. Tes akan dilaksanakan pada 25-27 September.
|
EditorFarid Assifa

YOGYAKARTA, KOMPAS.com
- Maraknya kecurangan dan penipuan yang terjadi dengan memanfaatkan momen penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) membuat Ombusdman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY Jateng merasa perlu mengawal jalannya proses penerimaan abdi negara itu. Selain melakukan pengawasan, ORI juga akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat.

"Perekrutan penerimaan pegawai negeri perlu dikawal. Sebab, banyak orang yang mengaku bisa memasukan dan memperlancar masuk menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat meminta sejumlah uang," jelas Kepala ORI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Tengah, Budhi Masturi, Selasa (24/09/2013).

Ia menungkapkan perlunya pengawasan dalam proses penerimaan pegawai negeri didasari atas pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Proses penerimaan CPNS kental dengan praktik kecurangan, kolusi dan nepotisme. Selain itu, marak juga modus penipuan. "Ya, supaya penerimaan transparan dan fair dalam pelaksanaannya," tegas Budi.

Pihak ORI selama ini telah melakukan pemantauan terhadap proses, mulai dari pembuatan kartu kuning, surat keterangan bebas narkoba dan proses pendaftaran. Pemantauan dilakukan secara informal mulai awal sampai dengan pengumuman.

"Kita juga membuka posko pengaduan. Tidak menutup kemungkinan selain Universitas Ahmad Dahlan dari Pusat Konsultan dan Bantuan Hukum (PKBH), akan ada universitas lain diajak," ucapnya.

Sementara itu, Direktur PKBH Universitas Ahmad Dahlan, Heniy Astiyanto, mengatakan, posko yang ada nantinya akan menampung semua pengaduan masyarakat terkait proses penerimaan pegawai negeri. "Ini upaya agar perekrutan pegawai negeri berjalan tanpa ada masyarakat yang dirugikan," tandasnya.

Heniy menyatakan akan mengawal sampai selesai proses penerimaan CPNS. Jika memang nantinya ditemukan kecurangan, maka akan dikawal sampai ke ranah hukum. "Kami akan kawal sampai ranah hukum perdata maupun pidana," tandasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.