Kompas.com - 24/09/2013, 20:50 WIB
Warga mengantre saat menyerahkan berkas lamaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Youth Center, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (20/9/2013). Ribuan pelamar memperebutkan 120 kursi yang tersedia di Pemda DI Yogyakarta. Tes akan dilaksanakan pada 25-27 September. TRIBUN JOGJA / HASAN SAKRI GHOZALIWarga mengantre saat menyerahkan berkas lamaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Youth Center, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (20/9/2013). Ribuan pelamar memperebutkan 120 kursi yang tersedia di Pemda DI Yogyakarta. Tes akan dilaksanakan pada 25-27 September.
|
EditorFarid Assifa

YOGYAKARTA, KOMPAS.com
- Maraknya kecurangan dan penipuan yang terjadi dengan memanfaatkan momen penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) membuat Ombusdman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY Jateng merasa perlu mengawal jalannya proses penerimaan abdi negara itu. Selain melakukan pengawasan, ORI juga akan membuka posko pengaduan bagi masyarakat.

"Perekrutan penerimaan pegawai negeri perlu dikawal. Sebab, banyak orang yang mengaku bisa memasukan dan memperlancar masuk menjadi pegawai negeri sipil dengan syarat meminta sejumlah uang," jelas Kepala ORI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Tengah, Budhi Masturi, Selasa (24/09/2013).

Ia menungkapkan perlunya pengawasan dalam proses penerimaan pegawai negeri didasari atas pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Proses penerimaan CPNS kental dengan praktik kecurangan, kolusi dan nepotisme. Selain itu, marak juga modus penipuan. "Ya, supaya penerimaan transparan dan fair dalam pelaksanaannya," tegas Budi.

Pihak ORI selama ini telah melakukan pemantauan terhadap proses, mulai dari pembuatan kartu kuning, surat keterangan bebas narkoba dan proses pendaftaran. Pemantauan dilakukan secara informal mulai awal sampai dengan pengumuman.

"Kita juga membuka posko pengaduan. Tidak menutup kemungkinan selain Universitas Ahmad Dahlan dari Pusat Konsultan dan Bantuan Hukum (PKBH), akan ada universitas lain diajak," ucapnya.

Sementara itu, Direktur PKBH Universitas Ahmad Dahlan, Heniy Astiyanto, mengatakan, posko yang ada nantinya akan menampung semua pengaduan masyarakat terkait proses penerimaan pegawai negeri. "Ini upaya agar perekrutan pegawai negeri berjalan tanpa ada masyarakat yang dirugikan," tandasnya.

Heniy menyatakan akan mengawal sampai selesai proses penerimaan CPNS. Jika memang nantinya ditemukan kecurangan, maka akan dikawal sampai ke ranah hukum. "Kami akan kawal sampai ranah hukum perdata maupun pidana," tandasnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Beri Wejangan untuk Arsitek dan Seniman, Kang Emil: Jangan Menua Tanpa Karya dan Inspirasi

Regional
Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Lewat Aplikasi Sekoper Cinta, Atalia Ridwan Kamil Perluas Jangkauan Belajar Perempuan Jabar

Regional
Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Ciptakan Integrasi Ekosistem Data, Pemprov Jabar Gagas “Ekosistem Data Jabar”

Regional
Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Wagub Uu Minta Masyarakat Aktif Kembangkan Potensi Wisata di Desa Jabar

Regional
Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Dengarkan Curhat Pekerja Migran, Ganjar Minta Mereka Lapor jika Jadi Korban Pungli

Regional
Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Pemprov Jabar Gaet Investor Timur Tengah, Kang Emil: Kami Lakukan lewat Door-to-Door

Regional
Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Pasangan Moka Jabar 2021 Resmi Terpilih, Ridwan Kamil: Semoga Bisa Menjadi Teladan

Regional
Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Ketua Komisi III DPR Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Pemerkosaan Anak di Luwu Timur

Regional
Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Wakil Ketua TP PKK Jabar: Kualitas Pemuda Harus Ditingkatkan lewat Pendidikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.