Jusuf Kalla: Ganti Rugi PLTU Batang, Harus Jadi "Ganti Untung"

"Kalau masih ada warga yang menolak pembangunan karena tanahnya dibebaskan pemerintah untuk PLTU Batang, mereka harus mendapat ganti untung, dan bukan ganti rugi. Dengan ganti untung, kehadiran PLTU Batang akan memberikan keuntungan bagi daerah yang memerlukan listrik dan warga Batang," ujar mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, saat ditanya pers di sela-sela kunjungan kerjanya, Minggu (22/9/2013) kemarin di Kota Batang, Batang, Jawa Tengah.

Menurut Kalla, energi listrik sangat penting bagi masyarakat dan sebuah kota. "Kota bisa maju jika ada listrik. Tanpa listrik, kota tak bisa maju. Jika Batang mau bangkit, Batang harus punya PLTU. Oleh sebab itu, PLTU Batang harus didukung siapapun," tandasnya.

Saat memberi ceramah di Masjid Tazakka, Kecamatan Bandar, Batang, Kalla menyatakan, jika ada proyek listrik untuk menghidupkan kota, maka masyarakatnya harus mendukung. "Karena PLTU penting," tambahnya.

Ditanya bagaimana dengan warga yang masih menolak PLTU Batang? Kalla meminta pemerintah harus segera menyelesaikannya agar pembangunan PLTU Batang segera dimulai. "Ya, penyelesaiannya, lahan mereka harus dibayar dengan ganti untung," tandasnya lagi.

Pembangunan PLTU Batang sejauh ini ditolak sebagian warga karena dianggap mengorbankan lahan mereka.

Berdasarkan data Kementerian Perekonomian, PLTU Batang berkapasitas 2X1000 Megawatt (MW), dengan biaya Rp 35 triliun akan pencanangan tiang pancang pada tahun depan. Beberapa hambatan yang masih ada di antaranya penyelesaian aspek finansial yang terkait pembebasan lahan.

Total lahan yang telah dibebaskan adalah 186,2 hektar dari total 314,6 hektar. Sejauh ini masih kurang 59 persen lahan. Proyek PLTU ini akan mampu memenuhi kebutuhan daya listrik untuk menutupi kebutuhan listrik Jawa-Bali yang tumbuh delapan persen per tahun di 2016.