Kompas.com - 18/09/2013, 20:33 WIB
|
EditorFarid Assifa
MAGELANG, KOMPAS.com - Warga Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu (18/9/2013). Mereka merupakan warga yang menempati tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau yang sekarang berubah nama menjadi PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Panca Tekad itu bermaksud meminta bantuan Komnas HAM untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati.

Suratiman, salah seorang warga mengaku akhir-akhir ini merasa resah karena ada ancaman jika membangun di tanah milik PT KAI. Padahal dirinya mengaku telah menempati tanah tersebut sejak tahun 1981.

“Kami diintimidasi. Kami dilarang membangun di tanah milik PT KAI. Saya juga dianggap melanggar, jika menggunakan tanah itu,” ungkap Suratiman di hadapan empat perwakilan dari Komnas HAM. Mereka adalah Komisioner Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, dan tiga penyelidik Komnas HAM, Asri Oktavianty, AA Rajab, dan Vella Okta.

Dalam pertemuan yang digelar di sebuah ruko di Jalan Raya Secang-Temanggung Kecamatan Secang itu hadir pula Camat Secang, Iwan Agus S dan Lurah Secang. Suratiman melanjutkan, beberapa waktu lalu, ketika sedang membangun sebuah jembatan, tiba-tiba warga didatangi petugas yang menyuruh untuk membongkar jembatan itu. Padahal, kata dia, ia dan warga sudah mengantongi izin mendirikan bangunan dari Bupati Magelang.

“Sudah ada izinnya kok disuruh bongkar. Padahal cuma jembatan kecil untuk akses warga," keluh Suratiman.

Koordinator Paguyuban Panca Tekad, Budi Hartanto mengatakan, pertemuan ini dimaksudkan agar warga memperoleh hak atas tanah warga. Sebab, tanah tersebut telah ditempati secara turun temurun.

"Jika memang kami dilarang membangun kenapa tidak dari dulu. Kenapa baru sekarang? Kami juga rutin membayar sewa setiap tahun," papar Budi.

Lurah Secang, Sumarsono menambahkan, ada sekitar 390 kepala keluarga yang menempati tanah milik PT KAI tersebut. Mereka telah tinggal di sana sudah turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu.

"Awalnya, warga hanya melakukan sewa pada PJKA (KAI) dengan jangka waktu dan harga yang bervariasi. Kemudian mereka memohon untuk tanah tersebut menjadi hak milik pribadi," ujar Sumarsono seraya menyebutkan panjang tanah yang ditempati warga itu sekitar 1,5 kilometer.

Anggota tim penyelidik Komnas Ham, Asri Oktavianti mengatakan siap untuk membantu warga memperjuangkan haknya. Pihaknya juga berjanji akan segera bertemu dengan Polres Kabupaten Magelang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang sebagai pihak yang berwenang atas kasus tersebut.

"Sesuai dengan Undang-undang, Kami memang bisa langsung menindak. Namun kami akan berupaya membantu dan mengawal warga. Kami akan berkomunikasi dengan Polres yang berwenang untuk bisa menjaga keamanan warga. Juga dengan Pemkab Magelang yang berwenang menjamin hak-hak warganya,” jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Regional
Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Regional
Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Regional
Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Regional
Pelantikan Menteri Baru, Gubernur Syamsuar: Alhamdulillah Putra Riau Terpilih Jadi Wamen ATR/BPN

Pelantikan Menteri Baru, Gubernur Syamsuar: Alhamdulillah Putra Riau Terpilih Jadi Wamen ATR/BPN

Regional
Akselerasi Penyelesaian PTSL di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPN Gelar Kembali Rakor dan Sinkronisasi GTRA

Akselerasi Penyelesaian PTSL di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPN Gelar Kembali Rakor dan Sinkronisasi GTRA

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.