KPU Makassar Antisipasi Jual Beli Suara Pasca-pencoblosan

"KPU antisipasi money politics atau politik uang di TPS. Dimana ada modus baru yakni membeli suara setelah pencoblosan. Di situ pemilih merekam dengan mengunakan kamera atau kamera ponsel saat pencoblosan. Setelah itu, ada orang yang menunggu di luar TPS dan membayarkannya setelah memperlihatkan hasil pencoblosannya seharga Rp 200 ribu sampai Rp 250 ribu," ungkap Ketua KPU Makassar, Nurmal Idrus dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor Panitia Pengawas (Panwas) Makassar, Jalan Anggrek, Makassar, Senin (16/9/2013).

Untuk mengantisipasi politik uang di luar TPS, Nurmal meminta Panwas, aparat kepolisian dan petugas KPPS lebih meningkatkan pengawasannya. Ia juga mengimbau agar pemilih tidak membawa kamera atau handphone saat pencoblosan.

"Saya imbau kepada pemilih tidak membawa kamera atau Hp. Jadi tolong Panwas mengawasi pemilih yang lama di bilik suara, jangan sampai mereka merekam hasil pencoblosannya. Saya juga akan acak petugas KPPS nomor 4 dan 7 untuk mengantisipasi adanya permainan saat pencoblosan. Baru saya mau terapkan sistem pengacakan itu, saya sudah dapat SMS," katanya.

Dalam rapat koordinasi itu, hadir pula Amir Ilyas (Ketua Panwas Makassar), Kombes Polisi Wisnu Sanjaja (Kapolrestabes Makassar), Letkol Inf Firyawan SIP (Dandim 1408 BS), Arkam Azikin (Pengamat Politik) dan anggota Panwas Kecamatan.

Sementara itu, Ketua Panwas Makassar, Amir Ilyas mengungkapkan, massa tiga pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar membuat resah masyarakat. Ketiga paslon tersebut yakni nomor urut 2 (Supomo Guntur-Kadir Halid), nomor urut 8 (Dhany Pomanto-Syamsul Rizal) dan nomor urut 9 (Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah).

"Selama tahapan Pilkada Makassar ini, massa tiga paslon yang membuat resah yakni nomor urut 2, nomor urut 8 dan nomor urut 9. Sudah beberapa kali saya didatangi, diancam dan sempat terjadi pemukulan," akunya.

Dalam Pilwalkot Makassar Rabu mendatang, 10 pasangan calon bertarung memperebutkan jabatan wali kota dan wakil walikota setempat. Mereka adalah pasangan Apiyati K Amin Syam-Zulkfli Gani Ottoh diusung 21 Partai politik non parlemen, HM Adil Patu-M Isradi Zainal diusung Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Selanjutnya pasangan Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pasangan lainnya yakni Mohammad Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal MI diusung Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB); Supomo Guntur-Kadir Halid diusung Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P); Tamsil Linrung-Das’ad Latif diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Hanura.

Kemudian empat calon adalah dari perseorangan, yakni Herman Handoko-Abdul Latif AA Bafadhal, Rusdin Abdullah-Idris Patarai, Erwin Kallo-Hasbi Ali serta Hj Sitti Muhyina Soefian-Muhammad Syaiful Saleh.