Cegah Korupsi, Jateng Siap Berlakukan Transaksi Nontunai

Kompas.com - 13/09/2013, 18:38 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Hadi Poernomo saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (13/9/2013) KOMPAS.com/PUJI UTAMIGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Hadi Poernomo saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (13/9/2013)
|
EditorFarid Assifa

SEMARANG, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyatakan siap melakukan pembayaran kontrak pengadaan barang dan jasa melalui transfer atau nontunai. Hal itu sesuai dengan imbauan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Terkait hal itu, Ketua BPK RI Hadi Poernomo melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (13/9/2013). Pertemuan dilakukan terkait kerja sama kesepakatan pelaksanaan noncash transaction.

Hadi Poernomo, dalam keterangan persnya mengatakan, Jawa Tengah merupakan provinsi kelima yang dikunjunginya. Empat provinsi sebelumnya yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.

"Semua sudah menyatakan kesiapannya, dan di Jateng ini Pak Ganjar juga menyambut baik. Tidak sampai selesai saya menjelaskan langsung menyatakan siap ikut," ujarnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan pembayaran nontunai atau melalui transfer ini dimaksudkan sebagai pencegahan tindak pidana korupsi. Selama ini dalam pembayaran dengan uang tunai, menurutnya, pihak BPK kesulitan dalam menelusuri aliran dana tersebut. Seperti halnya pada kasus Bank Century dan Hambalang yang permasalahannya timbul pada transaksi tunai.

"Ini untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel, dan pembayaran melalui transfer bank ini untuk menghindari kontrak proyek fiktif dan mark up anggaran," tandasnya.

Upaya preventif semacam ini, ujarnya, akan disampaikan kepada seluruh pemegang kekuasaan daerah agar bisa melaksanakannya. Pihaknya juga akan menambahkan dalam satu pasal aturan yang menyatakan kontraktor diwajibkan melakukan transaksi nontunai.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau tidak mau, ya cari pemenang kedua, dan bisa ditanyakan kenapa tidak mau pembayaran melalui transfer. Pembayaran dengan transfer ini juga untuk pengecekan agar lebih mudah," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya melaksanakan imbauan itu. Pada proyek baru pengadaan barang dan jasa, kata Ganjar, sudah akan dilakukan dengan cara transfer. Ini sebagai salah satu wujud implementasi tagline yang sudah dibuatnya yakni, "Mboten ngapusi lan mboten korupsi" (tidak berbohong dan tidak korupsi).

Ganjar menambahkan, apa yang dilakukan Pemprov Jateng ini akan dijadikan teladan agar diikuti oleh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Ia berencana akan pelan-pelan menyampaikan hal ini pada seluruh pimpinan daerah di kabupaten/kota. "Tidak akan cepat-cepat, yang dibutuhkan kan teladan. Jadi dari provinsi dulu. Yang pasti saya akan teruskan amanah ini," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Lewat “Gebyar PON”, Panitia Buktikan Kesiapan Papua sebagai Tuan Rumah PON XX 2021

Regional
Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Walkot Hendi Prioritaskan Vaksin untuk Guru PAUD

Regional
Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Regional
Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Mendes PDTT Dorong Program SDGs Desa, Bupati Wonogiri Berikan Apresiasi

Regional
Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Kabupaten Wonogiri Tercepat dalam Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri Penasaran

Regional
Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Ditinggali Lebih dari Setengah Abad, Rumah Ini Dapat Bantuan Renovasi dari Pemprov Jateng

Regional
Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Soal Viral Nenek Binah yang Terlantar, Ini Klarifikasi TKSK Tulungagung

Regional
Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Terima Penghargaan Green Leadership, Walkot Maidi: Jadi Kado Ulang Tahun Kota Madiun

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Tinjau Vaksinasi di Tangsel, Wapres Minta Walkot Benyamin Lakukan 3 Hal Ini

Regional
Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Lewat DD Farm, Dompet Dhuafa Berdayakan Masyarakat Korban PHK

Regional
Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Pemkab Ponorogo Berkolaborasi dengan Kemensos untuk Atasi Masalah Disabilitas Intelektual

Regional
Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Dibantu Kejari, Pemkot Semarang Berhasil Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar

Regional
Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Kembali Perketat PKM di Semarang, Walkot Hendi Paparkan Aturan Kegiatan Sosial Baru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X