Kompas.com - 12/09/2013, 18:01 WIB
|
EditorKistyarini

SAMARINDA, KOMPAS.com
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tentang terjadinya pelanggaran yang dilakukan tim sukses salah satu peserta Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur.

Anggota Bawaslu Kaltim, Syaiful Bahtiar, mengatakan, pelanggaran berupa politik uang dilaporkan terjadi di daerah Muara Jawa, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara (PPU).

"Dari ketiga daerah tersebut, kasus pelanggarannya sama. Modusnya undangan jalan santai tapi mendapat imbalan uang," kata Syaipul saat ditemui di kantornya, Kamis (12/9/2013).

Syaipul menjelaskan, sebenarnya masyarakat hanya mendapat undangan untuk jalan santai yang dilaksanakan pada akhir September nanti. Sayangnya dalam undangan itu, terselip uang sebesar Rp 50.000.

"Mereka menyebar undangan, yang belakangan diketahui ada ajakan untuk memilih salah satu calon. Tapi undangan disebar waktu masa tenang, yang sebenarnya sudah tidak boleh melakukan kampanye lagi," jelasnya.

Pelanggaran juga dilaporkan terjadi di Kutai Kartanegara (Kukar), yakni adanya selebaran yang isinya mengajak masyarakat untuk mencoblos salah satu kandidat. Di balik selebaran tersebut, terpampang wajah Bupati Kukar Rita Widyasari, sehingga timbul persepsi bahwa Bupati Kukar mengajak memilih kandiat tersebut.

"Untuk kasus tersebut, Rita tidak terima. Memang dalam selebaran itu tidak ada maksud pencemaran nama baik, tapi ada pencatutan tanpa seizin Rita. Hal ini bisa saja sampai ke ranah hukum dan pidana," terangnya.

Uniknya, lanjut Saipul, dari kedua kasus tersebut diketahui ajakan pencoblosan untuk kandidat yang sama. Sampai saat ini, Bawaslu pun masih memproses semua laporan. Dari, dan semua kasus tersebut, Bawaslu dan Panwas terkendala saksi.

"Kendalanya hanya pada saksi. Alasan masyarakat tidak mau menjadi saksi adalah karena takut, masa bodoh, dan tidak mau repot," ungkapnya.

Pelanggaran lainnya adalah pada penanganan pemungutan suara, yakni ada pergantian petugas di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) dengan alasan sibuk. Padahal petugas yang sudah terdaftar tidak boleh diganti-ganti karena namanya sudah dicantumkan dalam SK.

"Ini merupakan jenis pelanggaran kode etik. Bawaslu akan terus memonitoring dan menindak lanjuti semua laporan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Arief Berikan Respons Positif akan Rencana IPB Dirikan Sekolah Peternakan Rakyat di Blora

Bupati Arief Berikan Respons Positif akan Rencana IPB Dirikan Sekolah Peternakan Rakyat di Blora

Regional
USAID dan CCBO Kagum dengan Aksi Warga Kelola Sampah di Makassar

USAID dan CCBO Kagum dengan Aksi Warga Kelola Sampah di Makassar

Regional
Peringati HUT Ke-127 Kota Negara, Bupati Jembrana Ikuti Pawai Budaya Jagat Kerthi

Peringati HUT Ke-127 Kota Negara, Bupati Jembrana Ikuti Pawai Budaya Jagat Kerthi

Regional
Sigap Atasi Inflasi di Riau, Gubernur Syamsuar Gencarkan Operasi Pasar

Sigap Atasi Inflasi di Riau, Gubernur Syamsuar Gencarkan Operasi Pasar

Regional
Peringati HUT Ke-77 RI, Bupati Blora Berkunjung ke Rumah Veteran dan Purnawirawan

Peringati HUT Ke-77 RI, Bupati Blora Berkunjung ke Rumah Veteran dan Purnawirawan

Regional
Bekerja Sama dengan TP PKK, Pemkab Jembrana Salurkan 15,1 Ton Beras Bansos

Bekerja Sama dengan TP PKK, Pemkab Jembrana Salurkan 15,1 Ton Beras Bansos

Regional
Kasus Covid-19 Naik, Bupati Wonogiri Minta Warga Taati Prokes

Kasus Covid-19 Naik, Bupati Wonogiri Minta Warga Taati Prokes

Regional
Momen HUT Ke-77 RI, Bupati Jekek Ajak Warga Bangun Kembali Harapan yang Hilang

Momen HUT Ke-77 RI, Bupati Jekek Ajak Warga Bangun Kembali Harapan yang Hilang

Regional
HUT Ke-77 RI, Walkot Madiun Minta Generasi Muda Isi Kemerdekaan dengan Hal-hal Positif

HUT Ke-77 RI, Walkot Madiun Minta Generasi Muda Isi Kemerdekaan dengan Hal-hal Positif

Regional
Pemkot Makassar Ajak Penyandang Disabilitas Rayakan HUT Ke-77 RI

Pemkot Makassar Ajak Penyandang Disabilitas Rayakan HUT Ke-77 RI

Regional
Momen HUT Ke-77 RI, Ganjar Ajak Mantan Napiter Berikan Pemahaman Bahaya Intoleransi dan Radikalisme

Momen HUT Ke-77 RI, Ganjar Ajak Mantan Napiter Berikan Pemahaman Bahaya Intoleransi dan Radikalisme

Regional
HUT Ke-77 RI, Pemkab Trenggalek Beri Ruang Berekspresi bagi Penari Anak-anak

HUT Ke-77 RI, Pemkab Trenggalek Beri Ruang Berekspresi bagi Penari Anak-anak

Regional
Peringati HUT Ke-77 RI, Desa Wisata Tebing Lingga Siap Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa

Peringati HUT Ke-77 RI, Desa Wisata Tebing Lingga Siap Kibarkan Bendera Merah Putih Raksasa

Regional
Peringati HUT Ke-72 Jateng, Bupati Blora Kenakan Pakaian Adat Sikep Samin

Peringati HUT Ke-72 Jateng, Bupati Blora Kenakan Pakaian Adat Sikep Samin

Regional
Bupati Jekek Minta Gerakan Pramuka Peka Terhadap Persoalan Bangsa dan Penderitaan Sesama

Bupati Jekek Minta Gerakan Pramuka Peka Terhadap Persoalan Bangsa dan Penderitaan Sesama

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.