Mencegah Api, Meredam Asap di Riau

Salah seorang warga Kabupaten Indragiri Hilir, Mono (45), masih membakar lahan pada Juni 2013 sebagai persiapan pembukaan ladang jagung. Dengan pembakaran lahan, pengurus RT di Desa Gurah Baru itu mendapat dua keuntungan. Pertama, lahan cepat bersih. Tidak sampai tiga hari, ladang terbebas dari semak dan aneka tumbuhan. Jika menggunakan tenaga manusia atau memakai mesin keruk, diperlukan waktu lebih dari sepekan untuk membersihkan ladang lebih dari satu hektar itu.

Keuntungan kedua, Mono tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk memupuk lahan. Ladang yang terdiri atas gambut membutuhkan pupuk antara lain untuk meningkatkan pH tanah dari rata-rata 3,5 menjadi minimal 6,5. Di beberapa perkebunan besar yang ladangnya di tanah gambut, dibutuhkan biaya hingga Rp 20 juta memupuk setiap hektar lahan.

Petani seperti Mono tidak akan sanggup menyediakan dana sebesar itu. Karena itu, ia tetap membakar lahan meski tepat di depan ladangnya ada papan pengumuman larangan membakar lahan. Dari jarak 30 meter, peringatan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar bagi pembakar lahan yang dicantumkan di papan itu terbaca dengan jelas.

Mono tidak terlalu berpikir bahwa kebakaran di ladang jagung terpantau satelit NOAA pada Juni. Kebakaran di ladangnya merupakan salah satu dari 812 titik panas di Riau yang terdata Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama Juni. Dengan titik api sebanyak itu, tidak heran Riau menghasilkan asap yang berembus hingga ke sejumlah provinsi dan negara lain.

Meski sekarang kabut asap sudah berkurang drastis, bukan berarti pembakaran lahan sudah berhenti. Pada 16 dan 18 Agustus, BNPB mendata 261 titik panas di seluruh Riau. Saat titik api di provinsi lain kurang dari 100 titik selama Agustus 2013, di Riau sudah tercatat 313 titik.
Pengendalian

Berdasarkan data BNPB, setiap tahun dipastikan terjadi kebakaran hutan di Riau dan sejumlah provinsi lain di Indonesia. Dengan kebiasaan sebagian penduduk dan pihak-pihak yang diduga terkait perusahaan perkebunan, sulit diharapkan Riau sama sekali terbebas dari kebakaran lahan. ”Kami tidak mengenal cara yang lebih mudah dan murah untuk persiapan lahan selain membakar,” ujar Yosi Ismail, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Teluk Bunian, Indragiri Hilir.

Bersama sembilan rekannya di regu MPA Teluk Bunian, Ismail memilih pendekatan lain. Mereka tidak mengajak orang sama sekali berhenti membakar lahan. ”Boleh membakar asal terkendali. Kebun satu hektar jangan dibakar sekaligus. Bakar dua atau tiga kali dan dijaga saat membakar. Jadi, api tidak ke mana-mana dan asap tidak tebal,” ujarnya.

Mereka menyosialisasikan cara pengendalian api dan melokalisasi kebakaran lahan. Sosialisasi dilakukan di tengah pengajian, gotong royong, atau kegiatan lain ketika warga berkumpul. ”Di mana bisa jumpa orang ramai, di sana kami pelan-pelan sampaikan,” ujarnya.

Sosialisasi oleh anggota MPA lebih mudah diterima walau tetap butuh waktu sampai diterapkan masyarakat sepenuhnya. Sebab, sosialisasi disampaikan kepada kenalan dan orang-orang yang setiap hari berinteraksi. ”Kalau ditegur oleh orang yang kita kenal setiap hari, rasanya lebih mudah diterima dibandingkan orang dari luar desa yang tahu-tahu buat sosialisasi,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Indragiri Hilir Ardi Yusuf.

Tidak hanya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, mereka juga aktif memantau dan mengendalikan kebakaran lahan. Mereka ujung tombak pemantauan titik api di lapangan. Jika ada titik api, mereka segera berupaya memadamkan dengan mesin pompa yang mudah diangkut dan beberapa meter selang.

Jika kebakaran telanjur besar dan tidak bisa ditangani, mereka melapor ke pihak yang memiliki peralatan dan tenaga lebih lengkap, antara lain pemerintah, polisi, TNI, dan perusahaan di sekitar lokasi kebakaran.

Perusahaan di sekitar lokasi kebakaran dilibatkan karena mereka pihak terdekat dari lokasi yang memiliki peralatan dan tenaga lengkap. Dengan demikian, pemadaman bisa segera dilakukan. ”Riau bukan seperti Jawa yang jalannya mulus-mulus, bisa naik mobil sampai ke tengah kampung. Di sini, motor saja sulit mendekat ke lokasi,” ujar Ismail.

Ismail dan regunya bukan satu-satunya MPA di Riau. Di sejumlah desa di seluruh Riau terdapat MPA yang dibentuk pemerintah daerah dan dibantu perusahaan-perusahaan terdekat dari desa tempat MPA berada.

”Kami tidak ada SK bupati, mana orang dengar. Sudah ada SK saja, kadang orang tak mau langsung dengar,” ujar Ismail.

Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan BLH Indragiri Hilir Ardi Yusuf menyatakan, MPA dibentuk hampir di setiap desa di kabupaten itu. Sejak beberapa tahun terakhir, hampir semua desa sudah memiliki kader MPA.

Pada periode tertentu, BLH bahkan memberikan instruksi agar MPA aktif mengendalikan kebakaran lahan. Instruksi disampaikan melalui camat yang membawahkan desa-desa tempat MPA berdomisili.

Partisipasi swasta

Tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam pembentukan MPA. Pihak swasta juga terlibat dalam pembentukan kelompok pencegah sekaligus pengendali kebakaran lahan dan hutan itu. ”Kami membantu pelatihan dan peralatan untuk MPA di sekitar areal perkebunan,” ujar GM Bhumireksa Nusa Sejati Ahmad Safengi.

Ahmad mengatakan, materi pelatihan berupa teknik pemantauan, pemadaman, dan pengendalian kebakaran lahan. Kelompok yang sudah selesai latihan diberi bantuan peralatan, mulai dari sepatu, helm, sarung tangan, sampai pompa air.

Perusahaan perkebunan sawit di Indragiri Hilir itu juga menyediakan menara pemantau api. Selain oleh petugas pemantau perusahaan, menara juga dipakai oleh anggota MPA.

Kepala Hubungan Masyarakat PT Arara Abadi-Sinar Mas Forestry Nurul Huda mengatakan, pihaknya membina MPA di tujuh kabupaten di Riau. Mereka tersebar, antara lain, di Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Siak. ”MPA terlibat dalam upaya pemadaman pada Juni-Juli lalu,” katanya.