LSI: Golput dan Politik Uang Bakal Warnai Pilgub Kaltim

Berdasarkan hasil survei di lapangan, diketahui tingkat golput pada Pilgub Kaltim mencapai 37,12 persen. Sementara 53 persen masyarakat Kaltim menilai politik uang sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan.

Diterangkan pembicara LSI, Fitri Hari, Kamis (5/9/2013) kemarin, berdasarkan survei 82,1 persen pemilih di Kalimantan Timur akan ikut memilih dalam Pilgub mendatang. Sementara, jika dirata-rata dari pelaksanaan sebelumnya, tingkat golput pada saat ini bisa mencapai 37,12 persen.

Hal itu disebabkan adanya kesenjangan antara tingkat keinginan partisipasi masyarakat dengan fakta tingkat partisipasinya berkaca pada pemilihan sebelumnya.

Beberapa faktor temuan yang didapat, banyak wilayah pedalaman yang jauh dari TPS dan sulitnya aksesnya menuju TPS. Kurangnya sosialisasi dan undangan dari penyelenggara pemilu.

Hari pemungutan suara yang diliburkan bisa membuat ada pengaruh ‘sleeping voter’ atau mereka yang tak memakai hak pilihnya. Adanya apatisme penduduk terhadap Pilkada juga sangat berpengaruh dengan golput.

“Secara jujur, kalangan apatis yang memilih golput lebih banyak cenderung di kota-kota besar,” ujarnya.

Sementara itu, terkait tingginya pengaruh politik uang terhadap pilihan mereka juga masih dinilai wajar oleh masyarakat. Politik uang dinilai cukup memberikan pengaruh emosional.

“Dari data yang kita himpun, sebanyak 71,1 persen masyarakat menerima sejumlah uang daripada bentuk lainnya,” sebut Fitri.

Walaupun tingkat partisipasi tinggi, tidak menjamin tingkat golput akan rendah dan hal tersebut masih perlu diwaspadai. “Seperti partisipasi masyarakat ‘ronda’ anti-moneypolitic, pengawasan ketat penyelenggara dan pengawasan pemilu,” imbuhnya.

Dia berharap temuan tersebut dapat djadikan peringatan. Pasalnya kedua fenomena tersebut berada dekat dengan warga, sehingga patut diwaspadai.

Sementara, penyelenggara diminta ntuk menyediakan aksesibilitas yang menjangkau pemilih di pedalaman. “Memberikan kesadaran politik kepada masyarakat bahwa golput dan money politic bukan merupakan tindakan pendidikan politik,”  tegasnya.