Disdik Aceh Hentikan Kuesioner Tanya Ukuran Kelamin

"Saya kaget saat melihat kuesioner yang dibawa pulang oleh anak saya ke rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah tentang data kesehatan siswa karena berisi soal pertanyaan tentang ukuran kelamin dan payudara siswa," bebernya kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2013).

Kertas soal tersebut, kata Erlina, berjumlah enam halaman. Halaman pertama, soalnya masih wajar karena pertanyaannya tentang kesehatan dan penyakit yang pernah diderita siswa. Namun, saat melangkah ke halaman lima, terdapat pertanyaan ukuran kelamin dan payudara serta gambar-gambar alat reproduksi di dalam lembar soal kuesioner tersebut.

"Menurut saya, pertanyaan seperti itu tidak wajar untuk anak siswa kelas 1 SMP sehingga saya melarang anak saya, Muhammad Hafis Razak (12), untuk mengisi kuesioner tersebut," tegas Erlina saat dihubungi Kompas.com tadi malam.

Belum jelas tujuan dari kuesioner tersebut. Namun, di halaman pertama, tertulis bahwa "kuesioner di bawah ini merupakan prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan kesehatan siswa agar dapat dilakukan upaya penanganan sedini mungkin sehingga dapat mendukung proses belajarmu untuk meningkatkan prestasi".

Dihentikan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Anas M Adam sangat menyesalkan dengan kejadian yang dapat meresahkan orangtua murid di Kota Sabang. Menurutnya, pelaksanaan program dari Dinas Kesehatan tersebut sebelumnya tidak ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan.

"Kami baru tahu setelah ada pemberitaan kemarin, ada program tersebut yang berasal dari Dinas Kesehatan karena sebelumnya program tersebut tidak ada koordinasi dengan dinas terkait. Seharusnya, disosialisasikan dulu setiap ada program untuk siswa karena tidak semua budaya di Indonesia sama. Kalau di Aceh hal seperti itu sangat tabu dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam," tegasnya.

Namun, pihaknya menyebutkan sudah melakukan konfirmasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh terkait kuesioner itu. Menurut Dinas Kesehatan, program tersebut merupakan program nasional yang berasal dari pusat.

Anas menambahkan, program tersebut sudah diminta untuk segera dihentikan di seluruh sekolah di Provinsi Aceh, dan dia juga mengimbau kepada seluruh sekolah di Aceh untuk lebih  selektif setiap menerima program-program yang masuk ke sekolah.