Kompas.com - 05/09/2013, 13:58 WIB
Demo Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi (AMPD)Bersikap Kota Parepare tolak Pilkada Kota Parepare KOMPAS.com/ DARWIATY H AMBO DALLEDemo Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi (AMPD)Bersikap Kota Parepare tolak Pilkada Kota Parepare
|
EditorGlori K. Wadrianto
PAREPARE, KOMPAS.com - Rapat rekapitulasi perhitungan akhir tingkat kota, Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan, diwarnai penolakan penandatanganan hasil rekapitulasi dari tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Penolakan yang dilakukan saksi ketiga kandidat tersebut, terkait dugaan adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan salah satu kandidat, selama proses pilkada.

Pilkada Parepare diikuti lima pasangan yakni, Andi Babba Oddo dan Syaefuddin La Intang (nomor urut 1), Sjamsu Alam dan Andi Darmaswangsa (nomor urut 2), Andi Darma Setiawan, Muhammad Rui (nomor 3) dan pasangan H Taqyuddin Djabbar dan Herman Katoe (nomor urut 4), serta HM Taufan Pawe dan Achmad Faisal Andi Sapada.

Ketiga pasangan calon yang melakukan penolakan adalah nomor urut 2, 3 dan 4. Mereka meyakini proses pilkada Parepare sarat kecurangan, yang diarahkan pada pasangan nomor 5. Pasangan nomor 5 dituduh melakukan politik uang, pembagian sembako hingga pengambilan surat panggilan pemilih (C6) wajib pilih, yang dilakukan saat minggu tenang jelang hari pencoblosan.

Selain itu, ksi demo juga dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pro Demokrasi (AMPD) Bersikap yang mendesak dilakukannya pilkada ulang. Mereka menilai telah lahir degradasi komitmen dari penyelenggara pemilu dalam menghadirkan pilkada yang bersih, jujur dan damai.

"Inilah yang menyebabkan terjadinya demokrasi lokal mengalami krisis kualitas," kata Sappe, salah satu masyarakat yang ikut berorasi.

Ditemui terpisah, Safriani Sudirman, Komisioner KPU Parepare Divisi Hukum mengatakan, penolakan penandatanganan oleh tiga pasangan itu tidak mempengaruhi hasil rekapitulasi yang telah dilakukan.

"Kita memberi waktu tiga hari kerja bagi paslon untuk memasukkan gugatan ke Mahkamah Konsititusi (MK). Setelah 14 hari masa kerja proses di MK, hasil itulah yang akan kami laporkan ke DPRD karena pihak DPRD-lah yang memiliki wewenang terkait pelantikan paslon yang terpilih nantinya," tandas Safriani.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng, Ganjar Targetkan Pembangunan 100.000 RSLH

Regional
8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

8 Peristiwa Viral karena Gunakan Google Maps, dari Sekeluarga Tersesat di Hutan hingga Truk Masuk Jurang

Regional
Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Semangati Pengusaha Jasa Dekorasi, Wagub Jatim: Jangan Pernah Kendur dan Pesimis

Regional
Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Kepada Kepala Daerah di Jatim, Wagub Emil: Mari Kita Pastikan Tidak Ada Pungutan Liar di SMA/SMK

Regional
Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.