Guru Kerap Dipidana, PGRI Tuntut Revisi UU Perlindungan Anak

Kompas.com - 30/08/2013, 16:16 WIB
Sejumlah guru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berunjukrasa menuntut pembebasan rekannya serta revisi undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di halaman Pengadilan Negeri (PN) setempat. Jumat, (30/08/2013). KOMPAS.com / ABDUL HAQSejumlah guru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berunjukrasa menuntut pembebasan rekannya serta revisi undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di halaman Pengadilan Negeri (PN) setempat. Jumat, (30/08/2013).
|
EditorFarid Assifa

BONE, KOMPAS.com - Kasus penganiayaan seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang dilakukan oleh seorang guru dan berujung di Pengadilan Negeri (PN) Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mendapat perhatian serius dari puluhan guru setempat.

Selain melakukan aksi protes, puluhan guru juga meminta agar Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak segera direvisi lantaran tidak sesui dengan pendidikan, Jumat (30/8/2013).

Pernyataan tersebut disampaikan puluhan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam unjuk rasa di depan PN Watampone pada Kamis (29/8/2013) pukul 13.00 Wita. Aksi mereka sekaligus mendukung rekan mereka, Sundari, guru SMP Negeri 2 Watampone yang sedang disidang sebagai terdakwa pemukulan siswanya. Sundari dituntut undang-undang perlindungan anak lantaran memukul siswanya, Rifda Adinda Salsabila. Terdakwa mengaku melakukan kekerasan karena perilaku Rifda dianggap mengganggu proses belajar dan mengajar.

Puluhan guru ini kemudian meminta agar Sundari segera dibebaskan dari segala tuntutan serta undang-undang perlindungan anak segera direvisi. "Sekarang kami hanya bisa mengajar dan tidak bisa mendidik, karena sedikit-sedikit kami dilapor, padahal ini hanya kebaikan siswa. Undang-undang perlindungan anak itu hanya membuat siswa kurang ajar," teriak Rahmawati, salah seorang guru dalam orasinya.

Tak hanya berorasi di halaman, namun para guru juga ini masuk di ruang persidangan dan membuat gaduh proses sidang. Akibatnya, hakim yang memimpin persidangan beberapa kali melakukan teguran serta mengakibatkan sidang molor hingga sore hari.

Sementara Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) yang mendampingi korban menilai bahwa tuntutan para guru tersebut merupakan hal yang keliru. LPPA menilai, cara mendidik anak dulu dan sekarang berbeda.

"Undang-undang perlindungan anak itu sudah sangat sesuai karena selama ini para siswa ketakutan menjalani proses belajar mengajar, dan para guru juga sudah harus sadar bahwa cara mendidik zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda," tutur Martina Madjid, Ketua Bidang (Kabid) Advokasi LPPA Bone.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Regional
Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Regional
Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X