Kompas.com - 30/08/2013, 16:16 WIB
Sejumlah guru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berunjukrasa menuntut pembebasan rekannya serta revisi undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di halaman Pengadilan Negeri (PN) setempat. Jumat, (30/08/2013). KOMPAS.com / ABDUL HAQSejumlah guru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berunjukrasa menuntut pembebasan rekannya serta revisi undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di halaman Pengadilan Negeri (PN) setempat. Jumat, (30/08/2013).
|
EditorFarid Assifa

BONE, KOMPAS.com - Kasus penganiayaan seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) yang dilakukan oleh seorang guru dan berujung di Pengadilan Negeri (PN) Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mendapat perhatian serius dari puluhan guru setempat.

Selain melakukan aksi protes, puluhan guru juga meminta agar Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak segera direvisi lantaran tidak sesui dengan pendidikan, Jumat (30/8/2013).

Pernyataan tersebut disampaikan puluhan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam unjuk rasa di depan PN Watampone pada Kamis (29/8/2013) pukul 13.00 Wita. Aksi mereka sekaligus mendukung rekan mereka, Sundari, guru SMP Negeri 2 Watampone yang sedang disidang sebagai terdakwa pemukulan siswanya. Sundari dituntut undang-undang perlindungan anak lantaran memukul siswanya, Rifda Adinda Salsabila. Terdakwa mengaku melakukan kekerasan karena perilaku Rifda dianggap mengganggu proses belajar dan mengajar.

Puluhan guru ini kemudian meminta agar Sundari segera dibebaskan dari segala tuntutan serta undang-undang perlindungan anak segera direvisi. "Sekarang kami hanya bisa mengajar dan tidak bisa mendidik, karena sedikit-sedikit kami dilapor, padahal ini hanya kebaikan siswa. Undang-undang perlindungan anak itu hanya membuat siswa kurang ajar," teriak Rahmawati, salah seorang guru dalam orasinya.

Tak hanya berorasi di halaman, namun para guru juga ini masuk di ruang persidangan dan membuat gaduh proses sidang. Akibatnya, hakim yang memimpin persidangan beberapa kali melakukan teguran serta mengakibatkan sidang molor hingga sore hari.

Sementara Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) yang mendampingi korban menilai bahwa tuntutan para guru tersebut merupakan hal yang keliru. LPPA menilai, cara mendidik anak dulu dan sekarang berbeda.

"Undang-undang perlindungan anak itu sudah sangat sesuai karena selama ini para siswa ketakutan menjalani proses belajar mengajar, dan para guru juga sudah harus sadar bahwa cara mendidik zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda," tutur Martina Madjid, Ketua Bidang (Kabid) Advokasi LPPA Bone.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Regional
Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Regional
11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

Regional
Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Regional
Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Regional
Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Regional
Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Regional
Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Regional
Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Regional
Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X