Kompas.com - 23/08/2013, 20:48 WIB
Induk dan anak orangutan ini berkeliaran di area kebun warga di Kampung Selok Bugis, Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/2/2013). Ini bisa memicu potensi konflik dengan warga karena satwa eksotis itu memakan buah dari pohon milik warga, dan area jelajahnya pun makin mendekati rumah-rumah.

KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYAInduk dan anak orangutan ini berkeliaran di area kebun warga di Kampung Selok Bugis, Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/2/2013). Ini bisa memicu potensi konflik dengan warga karena satwa eksotis itu memakan buah dari pohon milik warga, dan area jelajahnya pun makin mendekati rumah-rumah.
|
EditorKistyarini

MEDAN, KOMPAS.com - Forum Konservasi Orangutan Sumatera (FOKUS) dan Forum Orangutan Aceh (FORA) menyayangkan keputusan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh yang memberikan dua orangutan hasil sitaan kepada Kebun Binatang Medan.

Kedua orangutan tersebut sebelumnya dipelihara secara ilegal oleh oknum perwira polisi di Polres Aceh Tamiang dan seorang warga di Aceh Selatan. BKSDA Aceh menyita kedua orangutan, namun tidak mengirimkannya ke karantina orangutan yang dikelola Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP) untuk dilepasliarkan ke situs reintroduksi orangutan di hutan Cagar Alam Jantho, Aceh Besar.

Ketua FOKUS Panut Hadisiswoyo, menyatakan BKSDA Aceh semestinya memahami bahwa populasi orangutan Sumatera (Pongo abelii) dalam keadaan sangat terancam punah akibat maraknya perburuan liar dan hilangnya habitat alam mereka untuk dijadikan lahan perkebunan.

"Kedua orangutan tersebut saat disita dalam kondisi sehat dan sangat memungkinkan untuk dilepasliarkan di habitat alam yang lebih aman dan memiliki daya dukung yang cukup untuk menjamin keberlangsungan populasi orangutan lainnya di alam liar," kata Panut, Jumat (23/8/2013).

Dia menyatakan, fakta ini semakin menimbulkan keprihatinan terhadap komitmen pemerintah pada upaya konservasi keanekaragaman hayati dilindungi di Indonesia.

Keputusan BKSDA Aceh memberikan orangutan hasil sitaan diduga karena adanya permintaan dari pihak Kebun Binatang Medan. Hal ini, lanjut Panut, bertentangan dengan mandat Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 53/Menhut-IV/2007.

Dalam Peraturan Menteri itu direkomendasikan bahwa pilihan terbaik terhadap orangutan hasil penyitaan yaitu mengembalikan orangutan ke habitat alaminya setelah melalui proses rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan tingkah lakunya.

"Selain itu, pihak BKSDA Aceh tidak melakukan penindakan hukum terhadap pemilik orangutan yang dipelihara ilegal di Aceh," tegasnya.

Padahal menurutnya, jelas dituangkan dalam Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberi ancaman hukuman pidana bagi pelaku kejahatan kehutanan adalah hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Sedangkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya memberi ancaman hukuman maksimal 5 tahun denda Rp 100 juta rupiah bagi pelaku kejahatan konservasi yang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

Sementara itu Ketua FORA Badrul Irfan, menyatakan bahwa pengiriman dua orangutan ke Kebun Binatang Medan bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang pernah melarang pengiriman satwa Aceh keluar Aceh. Apalagi bila hal ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pemerintah Aceh.

"Kami akan terus berupaya agar para pihak penegak hukum terutama BKSDA Aceh berani bertindak tegas dan dalam waktu dekat kami bersama teman-teman LSM peduli konservasi akan beraudensi dengan gubernur Aceh untuk segera mengambil sikap terhadap hal ini," kata Badrul.

Dia menambahkan masa depan orangutan Sumatera semakin buram akibat lemahnya penegakan hukum dan karut marutnya penerapan perundang-undangan dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam hayati Indonesia.

Dua lembaga ini meminta Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementrian Kehutanan agar segera mengambil kembali orangutan hasil sitaan dari Kebun Binatang Medan untuk dilepasliarkan ke habitat alam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X