Kompas.com - 22/08/2013, 18:03 WIB
Ratusan warga eks Timor Timur (Timtim) melakukan unjuk rasa dan menduduki kantor Bupati TTU, Kamis (22/8/2013), karena tidak berhasil menemui Bupati TUU dalam unjuk rasa sehari sebelumnya.
Kompas.com/Sigiranus Marutho BereRatusan warga eks Timor Timur (Timtim) melakukan unjuk rasa dan menduduki kantor Bupati TTU, Kamis (22/8/2013), karena tidak berhasil menemui Bupati TUU dalam unjuk rasa sehari sebelumnya.

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Setelah tak berhasil menemui Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, sehari sebelumnya, ratusan warga eks Timor Timur (Timtim) melakukan unjuk rasa dan menduduki kantor Bupati TTU, Kamis (22/8/2013).

Warga menuntut dialog dengan Bupati TTU dan sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) terkait dengan bantuan perumahan dan sejumlah bantuan lainnya dari pemerintah pusat yang diperuntukkan khusus bagi warga eks Timtim, melalui pemerintah TTU.

“Hari ini kami datang lagi sesuai dengan kesepakatan kemarin untuk diizinkan bertemu dengan Bupati dan lengkap bersama Muspida untuk kami bisa menyampaikan semua keluhan kami yang berkaitan dengan bantuan dari pemerintah pusat khusus untuk warga eks Timtim, yang hingga hari ini belum juga kami dapat,” kata Miguel Atibau, koordinator aksi yang juga tokoh masyarakat eks Timtim, Kamis siang.

Mereka juga menuntut hak politik, hukum, dan hak asasi manusia, termasuk bantuan pembangunan perumahan untuk para pengungsi eks Timtim yang diberikan melalui program direktif Presiden tahun 2012.

“Pemerintah pusat terlalu banyak memberikan bantuan pada rakyat TTU yang ada di dalamnya adalah saudara kita komunitas Timtim, tetapi semua bantuan itu datang selalu digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan yang tidak jelas. Ada diskriminasi dalam berbagai macam bantuan,” tegas Miguel.

“Sebetulnya kami ini yang datang menangis di Jakarta sana agar pemerintah pusat bisa membantu kami. Setelah pemerintah pusat membantu melalui direktif presiden, sampai di sini malah bantuan itu tidak sampai tangan kami. Contoh bantuan 50 unit rumah di Desa Naiola itu, nama dalam SK yang dikirim ke pusat adalah warga eks Timtim, namun setelah sampai di sini malah semua nama itu diganti,” lanjut Miguel.

Selain itu, kata Miguel, ada dua unit mobil tangki air yang diperuntukan khusus untuk bantuan air bersih bagi warga eks Timtim di Desa Susulaku, tetapi oleh pemerintah TTU dialihkan pemanfaatannya untuk jual beli air di dalam Kota Kefamenanu.

“Ada banyak hal lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu terkait diskriminasi bantuan itu. Namun intinya hari ini kami datang ke sini untuk menemui Bupati dan seluruh muspida di antaranya Kapolres, Dandim, Kejari untuk menyampaikan keluhan kami itu sehingga bisa dicarikan jalan keluar yang baik,” tegas Miguel.

Mereka akhirnya ditemui Bupati TTU Raymundus Fernandes di aula lantai 2 kantor Bupati TTU. Dialog itu hanya dihadiri oleh Bupati TTU dan Kapolres TTU AKBP I Gede Mega Suparwitha. Warga sempat meminta bupati untuk lakukan koordinasi dengan Muspida lainnya seperti Dandim 1618 TTU, Letkol Arm, Eusebio Hornai Rebelo dan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Dedie Tri Haryadi dan Ketua DPRD TTU Robertus Nailiu. Namun permintaan itu ditolak Bupati dengan alasan harus melalui mekanisme.

“Untuk menghadirkan Forkopinda, tentunya harus ada mekanismenya yang jelas, terkait dengan materi apa yang harus kami bahas dan undangannya harus tertulis dan keluar dari bupati. Kalau kemarin surat dari warga yang masuk meminta saya secara tertulis untuk menghadirkan Forkopinda dengan materi pembahasannya jelas, maka kami semua akan hadir tetapi hanya mendengarkan aspirasi dari Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami akan rapat bersama untuk memutuskan keinginan warga itu sesuai dengan mekanisme dan kami akan sampaikan kembali kepada bapa dan ibu sekalian,” kata Raymundus Fernandes.

Selanjutnya kata Raymundus, untuk tuntutan warga eks Timtim tersebut, sebagiannya tidak bisa diputuskan oleh pemerintah daerah sendiri karena harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Untuk bantuan perumahan itu kita bagi merata antara warga eks Timtim dan warga lokal, yakni pada tahun 2011 lalu untuk warga eks Timtim persen dapat 90 persen dan sisanya untuk warga lokal. Dan pada tahun 2012 kemarin kita balik, untuk warga lokal 90 persen. Hal itu kita lakukan untuk menjaga, kalau bantuan perumahan layak huni dari pemerintah pusat itu hanya untuk saudara eks Timtim maka saudara-saudara warga lokal akan marah.

Setelah mendengar penjelasan dari Bupati itu, warga eks Timtim kemudian pulang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
Dapat Bantuan 'Bedah Rumah' dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Dapat Bantuan "Bedah Rumah" dari Korem 074/WRT Surakarta, Agus Tak Kuasa Bendung Haru

Regional
Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Copot Kadis Kesehatan, Wali Kota Bobby Targetkan Medan Terbebas dari Covid-19

Regional
Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Optimis Pada Energi Terbarukan, Ridwan Kamil Ajak Anak Muda Tangkap Peluang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X