Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Eks Pengungsi Timtim Duduki Kantor Bupati TTU

Kompas.com - 22/08/2013, 18:03 WIB
Kontributor Timor Barat, Sigiranus Marutho Bere

Penulis


KEFAMENANU, KOMPAS.com - Setelah tak berhasil menemui Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, sehari sebelumnya, ratusan warga eks Timor Timur (Timtim) melakukan unjuk rasa dan menduduki kantor Bupati TTU, Kamis (22/8/2013).

Warga menuntut dialog dengan Bupati TTU dan sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) terkait dengan bantuan perumahan dan sejumlah bantuan lainnya dari pemerintah pusat yang diperuntukkan khusus bagi warga eks Timtim, melalui pemerintah TTU.

“Hari ini kami datang lagi sesuai dengan kesepakatan kemarin untuk diizinkan bertemu dengan Bupati dan lengkap bersama Muspida untuk kami bisa menyampaikan semua keluhan kami yang berkaitan dengan bantuan dari pemerintah pusat khusus untuk warga eks Timtim, yang hingga hari ini belum juga kami dapat,” kata Miguel Atibau, koordinator aksi yang juga tokoh masyarakat eks Timtim, Kamis siang.

Mereka juga menuntut hak politik, hukum, dan hak asasi manusia, termasuk bantuan pembangunan perumahan untuk para pengungsi eks Timtim yang diberikan melalui program direktif Presiden tahun 2012.

“Pemerintah pusat terlalu banyak memberikan bantuan pada rakyat TTU yang ada di dalamnya adalah saudara kita komunitas Timtim, tetapi semua bantuan itu datang selalu digunakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan yang tidak jelas. Ada diskriminasi dalam berbagai macam bantuan,” tegas Miguel.

“Sebetulnya kami ini yang datang menangis di Jakarta sana agar pemerintah pusat bisa membantu kami. Setelah pemerintah pusat membantu melalui direktif presiden, sampai di sini malah bantuan itu tidak sampai tangan kami. Contoh bantuan 50 unit rumah di Desa Naiola itu, nama dalam SK yang dikirim ke pusat adalah warga eks Timtim, namun setelah sampai di sini malah semua nama itu diganti,” lanjut Miguel.

Selain itu, kata Miguel, ada dua unit mobil tangki air yang diperuntukan khusus untuk bantuan air bersih bagi warga eks Timtim di Desa Susulaku, tetapi oleh pemerintah TTU dialihkan pemanfaatannya untuk jual beli air di dalam Kota Kefamenanu.

“Ada banyak hal lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu terkait diskriminasi bantuan itu. Namun intinya hari ini kami datang ke sini untuk menemui Bupati dan seluruh muspida di antaranya Kapolres, Dandim, Kejari untuk menyampaikan keluhan kami itu sehingga bisa dicarikan jalan keluar yang baik,” tegas Miguel.

Mereka akhirnya ditemui Bupati TTU Raymundus Fernandes di aula lantai 2 kantor Bupati TTU. Dialog itu hanya dihadiri oleh Bupati TTU dan Kapolres TTU AKBP I Gede Mega Suparwitha. Warga sempat meminta bupati untuk lakukan koordinasi dengan Muspida lainnya seperti Dandim 1618 TTU, Letkol Arm, Eusebio Hornai Rebelo dan Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu Dedie Tri Haryadi dan Ketua DPRD TTU Robertus Nailiu. Namun permintaan itu ditolak Bupati dengan alasan harus melalui mekanisme.

“Untuk menghadirkan Forkopinda, tentunya harus ada mekanismenya yang jelas, terkait dengan materi apa yang harus kami bahas dan undangannya harus tertulis dan keluar dari bupati. Kalau kemarin surat dari warga yang masuk meminta saya secara tertulis untuk menghadirkan Forkopinda dengan materi pembahasannya jelas, maka kami semua akan hadir tetapi hanya mendengarkan aspirasi dari Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami akan rapat bersama untuk memutuskan keinginan warga itu sesuai dengan mekanisme dan kami akan sampaikan kembali kepada bapa dan ibu sekalian,” kata Raymundus Fernandes.

Selanjutnya kata Raymundus, untuk tuntutan warga eks Timtim tersebut, sebagiannya tidak bisa diputuskan oleh pemerintah daerah sendiri karena harus dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Untuk bantuan perumahan itu kita bagi merata antara warga eks Timtim dan warga lokal, yakni pada tahun 2011 lalu untuk warga eks Timtim persen dapat 90 persen dan sisanya untuk warga lokal. Dan pada tahun 2012 kemarin kita balik, untuk warga lokal 90 persen. Hal itu kita lakukan untuk menjaga, kalau bantuan perumahan layak huni dari pemerintah pusat itu hanya untuk saudara eks Timtim maka saudara-saudara warga lokal akan marah.

Setelah mendengar penjelasan dari Bupati itu, warga eks Timtim kemudian pulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com