Mendikbud: Terapkan Tes Keperawanan, Sekolah Kena Sanksi

Kompas.com - 22/08/2013, 17:25 WIB
KOMPAS. com/Indra Akuntono Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada sekolah yang menerapkan tes keperawanan kepada siswa yang mau masuk sekolah itu.

"Akan kami tindak tegas siapa yang membuat kebijakan tes keperawanan di sekolah. Sebab, hal itu sudah merugikan orang lain dan merampas hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan," M Nuh menegaskan saat berkunjung di Pondok Pesantren Al Hamidi, Banyuanyar, Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Kamis (22/8/2013).

Nuh justru mempertanyakan bagaimana tes itu diterapkan serta tujuannya. Kalau tujuannya tidak jelas, kata Nuh, lebih baik mengerjakan hal yang jelas, seperti memberikan pendidikan yang bisa memproteksi diri anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

Ditegaskan Nuh, sekolah juga tidak boleh mengeluarkan siswa yang diketahui sudah kehilangan keperawanan karena dampak yang dialami anak itu justru akan menambah masalah.


"Jika ada sekolah yang melarang siswa karena tidak virgin, itu berarti bertentangan dengan undang-undang," ungkapnya.

Sebelumnya, Nuh menegaskan bahwa dia tidak bersepakat wacana tes keperawanan kepada siswa yang akan masuk sekolah. "Kalau ada tes keperawanan, lalu bagaimana dengan yang laki-laki? Ini kan bisa menimbulkan diskriminasi," ujar Nuh.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X