Kompas.com - 21/08/2013, 16:24 WIB
Ilustrasi Kristianto Purnomo (KP)Ilustrasi
|
EditorFarid Assifa

MAKASSAR, KOMPAS.com
- Dana pengamanan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar untuk personel yang bertugas di lapangan diduga disunat. Dana untuk 1.300 personel masing-masing dipotong antara Rp 300.000 sampai Rp 500.000.

Menurut informasi diperoleh dari anggota polisi yang bertugas di lapangan, pengamanan tiga tahapan Pilwalkot Makassar terdiri dari pengamanan pendaftaran calon, penetapan calon dan pencabutan nomor urut calon. Untuk pengamanan tiga tahapan itu, setiap anggota seharusnya mendapat Rp 1.600.000 juta. Namun yang diterima mereka hanya Rp 1.046.000.

"Tidak semua anggota dapat pengamanan tiga tahapan Rp 1.046.000. Sebab ada juga anggota hanya bertugas satu tahapan dan ada yang dua. Kalau dua tahapan sekitar Rp 800.000 dan satu tahapan sekitar Rp 300.000 lebih," beber salah satu anggota polisi yang namanya enggan disebutkan, Rabu (21/8/2013).

"Jadi kisaran potongan dana setiap anggota mulai Rp 300.000 sampai Rp 500.000. Jika potongan dana itu dikalikan 1.300 personel, jumlahnya tidak sedikit," lanjut dia yang mengaku ikut pula dalam pengamanan Pilwalkot Makassar.

Sementara itu, Wakil Kepala Polrestabes Makassar Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Totok Lisdiarto yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/8/2013) membantah tudingan pemotongan dana pengamanan Pilwalkot Makassar. Menurutnya, anggota salah paham dengan besaran dana pengamanan itu.

"Anggota salah paham itu, dimana adanya potongan untuk makan mereka. Terus yang ribut soal potongan itu, tidak ikut pengarahan ataukah tidak ikut dalam pengamanan. Sehingga terjadi kesalahpahaman jika melihat temannya diberi makan," tegas Totok.

Menurutnya, dana pengamanan untuk anggota sebenarnya terdiri dari uang makan dan uang saku.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka tidak berpikir bahwa uang untuk beli kertas, bahan bakar minyak (BBM) juga diikutsertakan," kata mantan kepala Polres Gowa ini.

Totok menambahkan, besaran dana pengamanan Pilwalkot Makassar untuk tiga tahapan besarannya tidak sebanding dengan jumlah personel. Awalnya personel yang diterjunkan hanya sepertiga kekuatan, yakni 300 orang, namun membengkak menjadi dua pertiga kekuatan atau sekitar 1.300 personel.

"Saya tidak tahu berapa besar dana yang telah terpakai hingga tiga tahapan. Tapi kami siap pertanggungjawabkan secara internal dengan diperiksa oleh Irwasda dan Propam. Jika eksternal, kami sudah minta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk diperiksa," tandasnya.

Tahapan Pilwalkot Makassar saat ini tengah berlangsung dan telah menetapkan 10 calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang siap bersaing. Sementara total anggaran penyelenggara Pilwalkot sebesar Rp 41 miliar, dan Rp 7 miliar di antaranya untuk dana pengamanan.

Sebelumnya juga, dana pengamanan Pilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel juga diduga disunat. Anggota yang bertugas pengamanan, menandatangani kuitansi yang tidak sesuai dengan dana yang diterimanya. Akibatnya, banyak anggota di lapangan "bernyanyi" dan heboh di kalangan kepolisian, pemerintah serta masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Regional
Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Regional
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Regional
Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Regional
Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X