LSM: Tes Keperawanan, Bentuk Kekerasan pada Perempuan

"Jika aturan ini nantinya benar-benar disahkan maka negara bisa dikategorikan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui aturan-aturan yang dibuatnya," ujar Indri.

Sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang advokasi hak-hak perempuan dan anak di Gorontalo, Gerci mengecam rencana penerapan aturan ini. Menurut Indri, pergaulan bebas memang menjadi masalah bersama untuk ditangani, tapi tes keperawanan tidak bisa menjadi solusi.

Indri berpendapat keperawanan (selaput dara) tidak hanya bisa rusak karena hubungan seksual, tetapi juga bisa karena cedera, kecelakaan, atau perkosaan.

"Bagaimana dengan anak yang menjadi korban perkosaan? Sudah mendapatkan kekerasan fisik dan psikis, hak dasarnya untuk mendapatkan pendidikan pun dilanggar," tukasnya.

Tes keperawanan menurutnya bisa berdampak buruk terutama pada psikologi anak, meskipun hasil tes tersebut tidak dipublikasikan. Indri memberi gambaran, jika seorang anak tidak lulus tes masuk SMA karena nilai akademik yang rendah, orang-orang di sekitar sang anak bisa saja berasumsi lain.

"Orang lain akan berasumsi si anak tidak lulus tes masuk SMA akibat tidak perawan. Padahal dia tidak lulus bukan karena itu. Asumsi-asumsi semacam ini bisa membuat sang anak tertekan secara psikologis sehingga akhirnya membunuh masa depannya," papar Indri.

Indri menduga, usulan tes keperawanan ini muncul karena perempuan kerap diposisikan sebagai objek, bukan subjek. Perempuan selalu diposisikan sebagai perusak moral, sementara laki-laki bisa bebas dari tanggung jawab.

"Sekarang jika perempuan dites keperawanan, bagaimana dengan laki-lakinya? Apakah mau dites keperjakaannya juga?" tanyanya.