Tes Keperawanan Siswi Sama dengan Komersialisasi Virginitas?

"Mengapa pemerintah harus mengatur soal perawan tidaknya seseorang. Dampaknya akan sangat besar. Bisa-bisa di kemudian hari bisnis operasi keperawanan akan menjamur," ujar Lily kepada Kompas.com, Selasa (20/8/2013).

Pandangan tersebut disampaikan Lily menjawab rencana Dinas Pendidikan Prabumulih, Sumatera Selatan, yang akan melakukan tes keperawanan kepada semua siswi sekolah untuk mencegah tindakan mesum di kalangan siswa.

Menurut Lily, upaya menjaga anak-anak dari tindakan seks bebas bukanlah dijawab dengan tes keperawanan. "Tapi bagiamana melakukan proses pendidikan seks yang proporsional agar anak tiba pada pilihan untuk tidak melakukan seks bebas pada usia dini," tambah Lily.

Misalkan hal itu dilakukan, Lily mempertanyakan jika ditemukan siswi yang tidak lagi perawan. "Mau dibuang ke mana mereka?" tegasnya.

Lily berpendapat, masih banyak pendekatan yang lebih baik tanpa melakukan tes keperawanan. Menurutnya, otoritas tubuh perempuan ada pada diri perempuan itu sendiri.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut,  Mieke Pangkong, memandang bahwa tes keperawanan pada dasarnya melanggar hak asasi manusia.

"Harus dilakukan kajian secara cerdas dan mendalam sebelum hal ini benar-benar dilakukan," ujar Mieke.