Desa Jadi Hutan Lindung, Ribuan Warga Kepung Gedung DPRD

Kompas.com - 19/08/2013, 19:22 WIB
Ribuan warga desa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menuntut pengembalian tapal batas hutan lindung. Senin, (19/08/2013). KOMPAS.com / ABDUL HAQRibuan warga desa di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menuntut pengembalian tapal batas hutan lindung. Senin, (19/08/2013).
|
EditorKistyarini

SOPPENG, KOMPAS.com — Ribuan warga di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, mengepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (19/8/2013), untuk memprotes karena wilayah desa mereka dimasukkan dalam peta kawasan hutan lindung.

Warga Kecamatan Lalabata dan Donridonri ini mendatangi gedung DPRD dan langsung terlibat keributan dengan puluhan aparat kepolisian yang menghalangi mereka untuk memasuki gedung perwakilan rakyat ini. Aksi saling dorong hingga adu jotos pun tak terhindarkan.

Keributan ini mereda setelah sejumlah wakil mereka diterima oleh anggota dewan. Dalam pernyataan sikapnya, warga meminta agar peta tersebut dibatalkan lantaran memasukkan desa mereka ke dalam peta kawasan hutan lindung yang membuat warga dijerat hukum jika mendirikan bangunan dan menebang pohon.

Warga menilai peta tersebut ganjil lantaran mereka sudah menghuni desa tersebut sejak turun temurun. "Masa kami sudah ratusan tahun tinggal dan lahir di sana tiba tiba tanah kami dicaplok oleh pemerintah. Inikan namanya penjajahan," ungkap Sukman, koordinator aksi.

Warga yang menamakan diri Forum Rakyat Tertindas ini juga menuntut hasil dari Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh pihak DPRD setempat.

Sementara itu pihak pemerintah menyatakan bahwa peta hutan lindung tersebut telah tepat. Pemerintah setempat berjanji memberi kemudahan warga untuk mendirikan bangunan sementara, tetapi tanah tetap milik pemerintah sehingga tak boleh disertifikatkan.

"Peta itu sudah ditetapkan dan kalau bicara solusi kami akan memberikan izin sementara untuk mendirikan bangunan dan sewaktu waktu kami bisa ambil sebagai aset pemerintah," ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Andi Waherdi.

Pernyataan itu membuat warga berang. Warga kemudian membubarkan diri dan berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak penuhi.

Data yang dihimpun Kompas.com, kawasan hutan lindung itu ditetapkan pada tahun 1999. Kecamatan Lalabata meliputi Desa Lalabata Rilau, Desa Rumpungeng, Desa Mattapulu, dan Kelurahan Botto, sementara Kecamatan Donridonri meliputi Desa Pette, Desa Tering, dan Kelurahan Ompo. Warga desa-desa tersebut telah turun temurun tinggal di kawasan itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasangan Dico-Basuki Ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada Kendal

Pasangan Dico-Basuki Ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada Kendal

Regional
Bangkai Paus Terdampar di Pantai Bali, Ini Dugaan Penyebabnya

Bangkai Paus Terdampar di Pantai Bali, Ini Dugaan Penyebabnya

Regional
Truk Masuk Jurang dan Terbakar di Fly Over Kelok 9 Sumbar, Sopir Selamat

Truk Masuk Jurang dan Terbakar di Fly Over Kelok 9 Sumbar, Sopir Selamat

Regional
Kisah Haru Anggota TNI, Rumahnya Tak Layak Huni Direnovasi Polisi

Kisah Haru Anggota TNI, Rumahnya Tak Layak Huni Direnovasi Polisi

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 21 Januari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 21 Januari 2021

Regional
Cerita Tim Dokter yang Pisahkan Bayi Kembar Siam Adam dan Aris

Cerita Tim Dokter yang Pisahkan Bayi Kembar Siam Adam dan Aris

Regional
102 Pengungsi Korban Gempa Sulbar Dipulangkan ke Jatim dan Jateng

102 Pengungsi Korban Gempa Sulbar Dipulangkan ke Jatim dan Jateng

Regional
Hampir 2 Pekan PPKM, Tambahan Kasus Covid-19 di Kota Malang Masih Tinggi

Hampir 2 Pekan PPKM, Tambahan Kasus Covid-19 di Kota Malang Masih Tinggi

Regional
Sepekan Lebih PPKM, Kota Magelang Masuk Zona Oranye Covid-19

Sepekan Lebih PPKM, Kota Magelang Masuk Zona Oranye Covid-19

Regional
Mantan Kades Jadi Bandar Sabu, Tewas Ditembak Polisi hingga Punya Senjata Api Pabrikan

Mantan Kades Jadi Bandar Sabu, Tewas Ditembak Polisi hingga Punya Senjata Api Pabrikan

Regional
Penetapan Bupati dan Wabup Gresik Terpilih Digelar dengan Protokol Kesehatan, Ini Jadwalnya

Penetapan Bupati dan Wabup Gresik Terpilih Digelar dengan Protokol Kesehatan, Ini Jadwalnya

Regional
KPU Cianjur Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada

KPU Cianjur Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pilkada

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 21 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 21 Januari 2021

Regional
KPU Tetapkan Sri Sumarni sebagai Bupati Grobogan Terpilih

KPU Tetapkan Sri Sumarni sebagai Bupati Grobogan Terpilih

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 21 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 21 Januari 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X