Kompas.com - 16/08/2013, 21:18 WIB
Calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah berkampanye di Lapangan Kandat, Kediri, Jawa Timur, Selasa (13/8/2013). SURYA/DIDIK MASHUDICalon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah berkampanye di Lapangan Kandat, Kediri, Jawa Timur, Selasa (13/8/2013).
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com – Walaupun sudah ditetapkan menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim), jalan pasangan calon Khofifah Indar Parawangsa-Herman Suryadi Sumawiredja belum mulus. Pencalonannya masih akan diganjal.

“Mekanisme penjegalan Khofifah-Herman masih sangat mungkin terjadi. Bukan berarti mereka (KPU Jatim) pernah melakukannya kemarin, mereka tidak melakukannya besok. Karena pelakunya masih sama,” ujar Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting Dimas Oky Nugroho di Jakarta, Jumat (16/8/2013).

Menurutnya, pencalonan pasangan tersebut dijegal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim pada saat pendaftaran dan penetapan calon. Maka, kata dia, jalannya akan terus dihalangi. Apalagi, katanya, kontrol publik di Jatim sangat lemah. Ia membandingkan penyelenggaraan pilkada di Jatim dengan di Jakarta.

“Kontrol publik di Jakarta ini sangat kuat. Dulu Foke (mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, red) juga sangat kuat menutup jalan untuk Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, red). Tapi karena kontrol publik kuat, maka yang diinginkan publik lah yang menang,” lanjut Dimas.

Pendapat serupa disampaikan pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargen. Menurutnya, KPU Jatim sejak awal tidak netral dalam memperlakukan para bakal calon. Karena itu, katanya, bukan tidak mungkin ketidaknetralan itu berlanjut dalam tahapan selanjutnya.

KPU pusat telah mengembalikan peran dan fungsi KPU Jatim dalam pelaksanaan Pilkada Jatim, Rabu (14/8/2013). Sebelumnya, wewenang KPU Jatim diambilalih pasca-pemberian sanksi terhadap tiga anggota KPU setempat karena melanggar kode etik pada saat tahapan pendaftaran peserta Pilkada.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memerintahkan KPU mengambilalih pelaksanaan tahapan Pilkada Jatim hingga nama pasangan Kofifah-Herman dipastikan tercantum dalam formulir C1. Tetapi kemudian, formulir C1 penyelenggaraan Pilkada Jatim tidak menyertakan nama pasangan Khofifah-Herman karena KPU Jatim sempat menggagalkan pasangan tersebut sebagai peserta Pilkada.

Dalam lembar tersebut hanya tertulis tiga nama pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut Soekarwo -Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M Sihat, dan pasangan Bambang DH-Said Abdullah. Sementara pada kolom nomor urut empat hanya terdapat titik-titik.

Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad mengatakan, saat dalam proses akan mencetak berkas formulir C1, di tengah jalan tahapan, pasangan Khofifah-Herman melayangkan gugatan ke PTUN dan DKPP. Namun, KPU Jatim, menurutnya, tidak bisa menunda pencetakan formulir-formulir tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X