Kompas.com - 15/08/2013, 15:34 WIB
|
EditorKistyarini
KOLAKA, KOMPAS.com — Sedikitnya 60 pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi "korban" mutasi dan nonjob karena kebijakan Plt Bupati Kolaka Amir Sahaka mendatangi gedung DPRD Kolaka, Sulawesi Tenggara, untuk meminta ketegasan dewan dalam menindaklanjuti surat rahasia Menteri Dalam Negeri.

Mereka diterima oleh tiga orang perwakilan dari Komisi I DPRD Kolaka. Dalam pertemuan ini, sempat terjadi ketegangan antara para PNS yang nonjob dengan seorang anggota dewan.

"Harus ada penegasan jelas dari pihak DPRD, termasuk menggunakan hak interplasi dewan ketika pelaksana tugas Bupati Kolaka tidak menuruti atau segera melaksanakan perintah Mendagri lewat surat rahasianya itu. Sudah jelas dikatakan segera dan seluruh SK pelantikan yang dikeluarkan Plt Bupati Kolaka tidak sah," kata Ir Abbas, salah satu pejabat Kolaka yang di-nonjob-kan, Kamis (15/8/2013).

Perkataan dari Abbas itu secara serentak disahuti oleh puluhan PNS lain yang berada di ruangan tersebut. Ketegangan terus berlangsung tatkala anggota DPRD tidak bisa menentukan sikap mereka di depan para PPNS tersebut.

"Harus ada kejelasan dan kita ini tidak bermasalah dengan teman-teman yang sedang menjabat, tetapi dengan kebijakan Plt Bupati Kolaka," cetus Bahrun Hanise, mantan Kepala Dinas Pendapatan Kolaka.

Untuk meredam emosi yang sudah mulai naik, salah seorang anggota DPRD bernama Suardi Pato menegaskan kepada para PNS bahwa apabila dalam waktu yang telah ditentukan Plt Bupati Kolaka tidak melaksanakan perintah surat Mendagri, DPRD akan menggunakan hak interpelasi dewan.

"Tidak ada yang bisa melarang kami ketika menggunakan hak interpelasi. Ini akan kita lakukan apabila Plt Bupati tidak bisa atau tidak mau menuruti isi surat Mendagri itu. Dia harus segera membatalkan seluruh SK mutasi yang dia keluarkan," ancam Suardi Pato, anggota Komisi I DPRD Kolaka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelum membubarkan diri, para PNS mengancam akan berkantor senin depan sekalipun tidak ada putusan resmi dari pihak terkait.

"Hari senin kami akan kembali berkantor di ruangan kami. Tidak urus apakah ada pejabat baru atau tidak. Kami akan mengambil hak kami kembali," teriak para PNS sambil meninggalkan ruang rapat DPRD Kolaka.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 2 Agustus 2013 yang bersifat rahasia bocor ke publik serta menjadi perbincangan hebat di Kolaka.

Dalam surat yang bernomor X.700/105/SJ tertulis Lampiran Hasil Permintaan Keterangan atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Plt Bupati Kolaka. Inti narasi surat rahasia tersebut ditegaskan seluruh SK mutasi Plt Bupati Kolaka tidak sah.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bidik Pasar Ekspor dan Industri Halal, Kang Emil Promosikan Produk Unggulan Jabar di Dubai Expo 2021

Bidik Pasar Ekspor dan Industri Halal, Kang Emil Promosikan Produk Unggulan Jabar di Dubai Expo 2021

Regional
Gubernur Enembe Berharap Pacific Exposition 2021 Mampu Dongkrak Perekonomian di Timur Indonesia

Gubernur Enembe Berharap Pacific Exposition 2021 Mampu Dongkrak Perekonomian di Timur Indonesia

Regional
Enam Pesantren Jabar Akan Pamerkan Produknya di World Expo Dubai

Enam Pesantren Jabar Akan Pamerkan Produknya di World Expo Dubai

Regional
Lewat “Gerai Sehat Nurani”, Warga Sasak Panjang, Bogor Dapat Akses Kesehatan Terjangkau

Lewat “Gerai Sehat Nurani”, Warga Sasak Panjang, Bogor Dapat Akses Kesehatan Terjangkau

Regional
Kontingen Papua Sukses Raih Posisi 10 di Ajang STQHN XXVI

Kontingen Papua Sukses Raih Posisi 10 di Ajang STQHN XXVI

Regional
Apresiasi Film Dokumenter The Mentors, Ganjar: Film Ini Bagus

Apresiasi Film Dokumenter The Mentors, Ganjar: Film Ini Bagus

Regional
Dukung Pembangunan Infrastruktur di Jabar, PT Jasa Sarana Gandeng IIF dan MMI Jadi Mitra Strategis

Dukung Pembangunan Infrastruktur di Jabar, PT Jasa Sarana Gandeng IIF dan MMI Jadi Mitra Strategis

Regional
Jateng 4 Kali Berturut-turut Jadi Provinsi Terbaik Soal Keterbukaan Informasi, Begini Repons Ganjar

Jateng 4 Kali Berturut-turut Jadi Provinsi Terbaik Soal Keterbukaan Informasi, Begini Repons Ganjar

Regional
Dua Pesan Penting Ridwan Kamil untuk BUMD di Jabar

Dua Pesan Penting Ridwan Kamil untuk BUMD di Jabar

Regional
Teori Hati Bidan Eros Mengabdi di Baduy

Teori Hati Bidan Eros Mengabdi di Baduy

Regional
Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Usai PON XX, Pendapatan Sektor Konstruksi di Papua Meningkat hingga Rp 926 Miliar

Regional
Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Salatiga dan Kabupaten Semarang Dilanda Gempa, Pemprov Jateng Siapkan Tenda Darurat

Regional
Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Kesembuhan Covid-19 di Papua Capai 96,7 Persen, Masyarakat Diminta Tak Lengah

Regional
Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Tinjau PTM di Pangandaran, Wagub Uu Minta Sekolah Hasilkan Metode Belajar Kreatif

Regional
Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Terima Kunjungan Atlet Taekwondo Ungaran, Ganjar: Atlet Muda Harus Dipersiapkan Sejak Dini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.