Kompas.com - 15/08/2013, 15:34 WIB
|
EditorKistyarini
KOLAKA, KOMPAS.com — Sedikitnya 60 pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi "korban" mutasi dan nonjob karena kebijakan Plt Bupati Kolaka Amir Sahaka mendatangi gedung DPRD Kolaka, Sulawesi Tenggara, untuk meminta ketegasan dewan dalam menindaklanjuti surat rahasia Menteri Dalam Negeri.

Mereka diterima oleh tiga orang perwakilan dari Komisi I DPRD Kolaka. Dalam pertemuan ini, sempat terjadi ketegangan antara para PNS yang nonjob dengan seorang anggota dewan.

"Harus ada penegasan jelas dari pihak DPRD, termasuk menggunakan hak interplasi dewan ketika pelaksana tugas Bupati Kolaka tidak menuruti atau segera melaksanakan perintah Mendagri lewat surat rahasianya itu. Sudah jelas dikatakan segera dan seluruh SK pelantikan yang dikeluarkan Plt Bupati Kolaka tidak sah," kata Ir Abbas, salah satu pejabat Kolaka yang di-nonjob-kan, Kamis (15/8/2013).

Perkataan dari Abbas itu secara serentak disahuti oleh puluhan PNS lain yang berada di ruangan tersebut. Ketegangan terus berlangsung tatkala anggota DPRD tidak bisa menentukan sikap mereka di depan para PPNS tersebut.

"Harus ada kejelasan dan kita ini tidak bermasalah dengan teman-teman yang sedang menjabat, tetapi dengan kebijakan Plt Bupati Kolaka," cetus Bahrun Hanise, mantan Kepala Dinas Pendapatan Kolaka.

Untuk meredam emosi yang sudah mulai naik, salah seorang anggota DPRD bernama Suardi Pato menegaskan kepada para PNS bahwa apabila dalam waktu yang telah ditentukan Plt Bupati Kolaka tidak melaksanakan perintah surat Mendagri, DPRD akan menggunakan hak interpelasi dewan.

"Tidak ada yang bisa melarang kami ketika menggunakan hak interpelasi. Ini akan kita lakukan apabila Plt Bupati tidak bisa atau tidak mau menuruti isi surat Mendagri itu. Dia harus segera membatalkan seluruh SK mutasi yang dia keluarkan," ancam Suardi Pato, anggota Komisi I DPRD Kolaka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelum membubarkan diri, para PNS mengancam akan berkantor senin depan sekalipun tidak ada putusan resmi dari pihak terkait.

"Hari senin kami akan kembali berkantor di ruangan kami. Tidak urus apakah ada pejabat baru atau tidak. Kami akan mengambil hak kami kembali," teriak para PNS sambil meninggalkan ruang rapat DPRD Kolaka.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 2 Agustus 2013 yang bersifat rahasia bocor ke publik serta menjadi perbincangan hebat di Kolaka.

Dalam surat yang bernomor X.700/105/SJ tertulis Lampiran Hasil Permintaan Keterangan atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Plt Bupati Kolaka. Inti narasi surat rahasia tersebut ditegaskan seluruh SK mutasi Plt Bupati Kolaka tidak sah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakkan Batu Pertama

Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakkan Batu Pertama

Regional
Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Regional
Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Regional
Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Regional
Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Regional
Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Regional
Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Regional
Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Regional
Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Regional
Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Regional
Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Regional
Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Regional
TNI, Polri, dan IPDN Gelar Vaksinasi Massal Jelang PON XX 2021 di Papua

TNI, Polri, dan IPDN Gelar Vaksinasi Massal Jelang PON XX 2021 di Papua

Regional
Mendadak Jadi Penyiar Radio, Gubernur Ganjar Dapat Curhatan dari Pendengar

Mendadak Jadi Penyiar Radio, Gubernur Ganjar Dapat Curhatan dari Pendengar

Regional
Gelar Tes Rapid Antigen Gratis, Pemkot Madiun Targetkan PPKM Level 1

Gelar Tes Rapid Antigen Gratis, Pemkot Madiun Targetkan PPKM Level 1

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.