Distribusi Logistik Pilgub Jatim di Malang Tersendat

"Masih banyak yang kurang. Hari ini tadi kami menyuruh orang untuk mengajukan kekurangan logistik ke KPU Jatim. Kalau logistiknya kurang, otomatis pendistribusiannya ikut tersendat. Padahal, pelaksanaan Pilgub kurang dua minggu lagi," kata Fahrizal, Rabu (14/8/2013).

Dikatakannya, sejumlah logistik yang masih kurang, yakni, tanda pengenal saksi, tanda pengenal PPS, blangko formulir model D, blangko formulir model C7, dan blangko formulir model D3. Menurut dia, surat suara baru akan dikirim pada 20 Agustus mendatang. Jumlah surat suara sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Malang sebanyak 60.4367 orang ditambah 2,5 persen dari jumlah tersebut..

"Untuk kebutuhan alat tulis kantor, tinta, buku panduan untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan segel sebagian sudah kami distribusikan ke PPK. Perkiraan logistik yang sudah kami distribusikan sekitar 50 persen lebih," ujarnya.

Data dari KPU Kota Malang, mencatat, sejumlah logistik yang kurang, yaitu, tanda pengenal saksi kurang satu set atau 1.308 lembar. Tanda pengenal Panitia Pemungutan Suara (PPS) kurang lima set dari kebutuhan sebanyak 57 set. Blangko formulir model D kurang 11 lembar dari kebutuhan 787 lembar.

Selain itu, blangko formulir model C7 juga masih kurang 50 lembar dari total kebutuhan sebanyak 13.080 lembar. Blangko formulir model D3 kurang 1.308 lembar dari total kebutuhan sebanyak kebutuhan 1.650 lembar.  Sedangkan, jumlah Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) ada lima dan jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 57.

"Kalau bilik dan kotak suara sudah ada di PPK. Jumlah TPS-nya sebanyak 1.308, tiap TPS ada dua bilik dan satu kotak suara," katanya.

Di sisi lain, Fahrizal juga mengeluhkan tidak adanya nama pasangan cagub-cawagub Jatim nomor urut empat, Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, dalam blangko formulir model C, model C1, dan model C2 plano. Menurutnya, kondisi tersebut rawan mendapatkan protes dari pihak Khofifah dalam pelaksanaan Pilgub nanti.

"Katanya, KPU Jatim akan merevisi blangko formulir tersebut, sampai sekarang kami masih menunggu. Kalau tidak datang, terpaksa blangko yang lama ini yang akan kami distribusikan ke PPK. Nanti, nama pasangan nomor urut empat ditulis tangan atau gimana," katanya.

Diungkapkannya, tidak tercatatnya nama pasangan cagub nomor urut empat tersebut karena pengadaan blangko formulir dilakukan tanpa menunggu keputusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terkait pencalonan Khofifah-Herman. Padahal, keputusan sidang DKPP akhirnya meloloskan pasangan Khofifah-Herman menjadi cagub Jatim.

"Sebenarnya, KPU Jatim sudah mengantisipasi dengan tetap mencantumkan empat nomor pasangan cagub-cawagub di blangko formulir. Tetapi, untuk nomor urut terkahir atau nomor empat dikosongi, tidak ada namanya," kata Fahrizal. (sha)