Kompas.com - 13/08/2013, 16:51 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto
KOLAKA, KOMPAS.com — Sebuah dokumen rahasia lengkap dengan lambang garuda dan kop Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bocor ke publik di Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Surat yang bernomor X.700/105/SJ perihal: Laporan Hasil Permintaan Keterangan atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Plt. Bupati Kolaka seketika menjadi perbincangan hebat di Kolaka.

Pasalnya, surat ini adalah inti dari pernyataan Kementerian Dalam Negeri yang secara jelas mengatakan, proses mutasi jabatan dan nonjob serta pengangkatan pejabat di Pemda Kolaka tidak sah.

Dalam surat sebanyak dua lembar ini secara jelas tertulis ketidak-sahan SK Plt Bupati Kolaka Nomor 198 Tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II b dan SK Plt Bupati Kolaka Nomor 199 Tahun 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon II a tanggal 26 April 2013 yang me-nonjob-kan satu pejabat eselon II,a.

Tidak sah karena tidak mematuhi ketentuan angka 2 huruf a Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 820/2038/SJ tanggal 24 April 2013.

Demikian pula dalam beberapa poin lain di surat tertanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan di Jakarta, yang menyebutkan semua SK Plt Bupati Kolaka terkait proses mutasi tidak sah. Dalam narasi berikutnya juga ditegaskan agar Plt Bupati Kolaka segera meninjau kembali/membatalkan SK yang telah dikeluarkan.

Sementara itu, dalam poin terakhir surat tersebut ditegaskan adanya konsultasi dengan DPRD Kabupaten Kolaka untuk mendapatkan persetujuan dalam hal pengalihan status kepegawaian pejabat Pemerintah Kabupaten Kolaka ke Kabupaten Kolaka Timur.

Pada akhir lembaran ini tertulis nama Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi yang dilengkapi dengan stempel Kementerian Dalam Negeri dan ditandatangani.

Surat ini juga ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Inspektur Kabupaten Kolaka, dan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka.

"Ini sudah jadi konsumsi publik di Kolaka. Kalau segera tidak terselesaikan atau tidak ada solusi, bisa bahaya. Akan ada konflik besar di Kolaka. Saya harap agar Plt Bupati Kolaka Amir Sahaka segera bertindak dan tegas dalam masalah ini. Ini lanjutan dari proses mutasi jabatan lebih 200 orang saat Amir Sahaka menerima surat sebagai Plt Bupati. Saat itu sehari setelah terima surat, langsung mutasi," kata Herman, Koordinator LSM Lingkar Demokrasi Rakyat, di Sulawesi Tenggara, Selasa (13/8/2013).

Herman menambahkan, memang saat proses mutasi, non-job dan pengangkatan pejabat baru yang jumlahnya lebih 200 orang tersebut sempat memengaruhi pola pikir masyarakat Kolaka.

"Ini yang harus kita jaga, kalau sampai kacau Kolaka akibat kebijakan yang diduga melanggar. Surat Kementerian Dalam Negeri yang bersifat rahasia itu memang riskan. Namun, itu telah bocor ke publik jadi harus cepat ada tindakanlah," ujarnya.

Plt Bupati Kolaka Amir Sahaka memang telah melakukan dua kali pelantikan pejabat sesaat setelah menerima SK pelaksana tugas bupati dari Mendagri. Sejak saat itulah persoalan ini semakin besar, bahkan Gamawan Fauzi pun telah menekankan secara langsung kepada Plt Bupati Kolaka agar segera menyelesaikan masalah ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Regional
Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Regional
Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Regional
Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Regional
Pelantikan Menteri Baru, Gubernur Syamsuar: Alhamdulillah Putra Riau Terpilih Jadi Wamen ATR/BPN

Pelantikan Menteri Baru, Gubernur Syamsuar: Alhamdulillah Putra Riau Terpilih Jadi Wamen ATR/BPN

Regional
Akselerasi Penyelesaian PTSL di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPN Gelar Kembali Rakor dan Sinkronisasi GTRA

Akselerasi Penyelesaian PTSL di Jatim, Gubernur Khofifah Minta BPN Gelar Kembali Rakor dan Sinkronisasi GTRA

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.