Kompas.com - 09/08/2013, 16:46 WIB
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Jawa Timur perlu bertindak cepat dan tegas untuk mengantisipasi agar Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jawa Timur tidak diwarnai konflik.

Demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (9/8/2013).

"Polda Jatim harus segera menyita semua Formulir C1 yang sengaja mengosongkan cagub nomor 4, yakni Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja," kata Neta.

Selain menyita Formulir C1, kata Neta,  Polda Jatim harus memeriksa Ketua KPUD Jatim yang sengaja berbuat ceroboh yang bisa memicu terjadinya kerusuhan di daerah tersebut. Jika kerusuhan terjadi dalam Pilgub Jatim, pihak Kepolisian harus menjadikan Ketua KPUD sebagai tersangka utama dan sebagai provokator.

"Sebab apa yang dilakukan KPUD terhadap Formulir C1 adalah sebuah aksi provokasi yang bisa memicu konflik dan kerusuhan massal di Jawa Timur," katanya.

Neta menilai, yang sudah dilakukan KPUD Jatim terhadap Formulir C1 adalah sebuah pelanggaran hukum berat. Sebab bentuk formulir, spesifikasi teknis, dan formulir yang digunakan KPUD pada penyelenggaraan pilkada telah diatur secara detail dan ketat dalam peraturan KPU. Begitu juga dengan pendistribusian dan bentuk pengamanan perlengkapan pemungutan suara.

"Semuanya sudah diatur KPU sedemikian rupa untuk menghindari kecurangan dan kecurigaan. Dengan demikian KPUD Jatim telah melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pilkada," paparnya.

Untuk menghindari terjadinya konflik dan benturan di masyarakat, lanjutnya, Polda Jatim perlu bertindak tegas dan cepat menyita semua Formulir C1 dan memeriksa Ketua KPUD Jatim serta meminta KPUD Jatim mencetak ulang Formulir C1 yang memasukkan pasangan cagub nomor 4.

"Polda Jatim punya hak untuk melakukan penyitaan tersebut. Bahkan Polda Jatim punya wewenang untuk menghentikan semua proses Pilgub, jika proses tersebut berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas di wilayah Jatim," ujarnya.

Neta berharap Polda Jatim tidak membiarkan situasi yang kian memanas ini. Antisipasi dan deteksi dini patut dilakukan Polda Jatim secara serius, cepat, dan tegas agar situasi Kamtibmas di daerah tersebut tetap terjaga.

"Sebelum KPUD membenahi Formulir C1, Polda Jatim seharusnya meminta KPUD menunda pelaksanaan Pilgub Jatim. Jika pilgub tetap dipaksakan dan terjadi kekacauan atau kerusuhan di Jatim, Kapolda Jatim harus bertanggung jawab sebagai kepala penanggugjawab keamanan di daerah tersebut," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Temui Investor di Inggris, Jabar Jajaki Kerja Sama Pengembangan PLTB dan Ekraf

Ridwan Kamil Temui Investor di Inggris, Jabar Jajaki Kerja Sama Pengembangan PLTB dan Ekraf

Regional
Pastikan Calon Haji Terbang ke Tanah Suci, Dinkes Jabar Gulirkan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”

Pastikan Calon Haji Terbang ke Tanah Suci, Dinkes Jabar Gulirkan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”

Regional
3 Strategi Bupati Jekek untuk Cegah Endemi PMK di Wonogiri

3 Strategi Bupati Jekek untuk Cegah Endemi PMK di Wonogiri

Regional
Berdayakan Perempuan, PPLIPI Jabar Gelar Pelatihan Bisnis Berintegrasi

Berdayakan Perempuan, PPLIPI Jabar Gelar Pelatihan Bisnis Berintegrasi

Regional
Perkuat Kualitas Pola RKPD, Pemprov Jabar Gagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif

Perkuat Kualitas Pola RKPD, Pemprov Jabar Gagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif

Regional
Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Regional
Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Regional
Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Regional
Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Regional
Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Regional
Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Regional
Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.