Pegawai Pemprov Sultra Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Kompas.com - 02/08/2013, 22:01 WIB
|
EditorTjatur Wiharyo
KENDARI, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melarang pegawainya menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran 2013. Larangan itu disampaikan melalui surat keputusan gubernur.

”Tidak boleh, ya. Jadi, saya pun sudah melanjutkan instruksi Menteri Dalam Negeri kepada seluruh pejabat untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran,” ujar Gubernur Sultra Nur Alam di Makorem 143/Ho, Kendari, Jumat (2/8/2013) malam.

Selain itu, kata Nur Alam, pelarangan memakai kendaraan dinas pada mudik Lebaran oleh pejabat juga sesuai dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, penggunaan kendaraan dinas di luar kegiatan kedinasan berpotensi korupsi.

”Jika ada pejabat yang menggunakan kendaraan dinas pada aktivitas mudik, saya akan memberikan sanksi tegas,” katanya.

Menurut dia, larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik itu tak hanya berlaku bagi pejabat daerah Sultra, termasuk pegawai negeri sipil dan pengelola badan usaha milik daerah setempat.

”Saya juga melarang pelat nomor polisi kendaraan dinas diganti menjadi pelat merah karena bisa menghilangkan tanda kepemilikan mobil pemerintah dan masyarakat tidak dapat mengawasinya,” tutup Nur Alam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Keluarga Pilot Afwan: Kami Ikhlas

Hari Ke-7 Pencarian Sriwijaya Air SJ 182, Keluarga Pilot Afwan: Kami Ikhlas

Regional
Gubernur Sulsel Siapkan Rumah Sakit untuk Rawat Korban Gempa Sulbar

Gubernur Sulsel Siapkan Rumah Sakit untuk Rawat Korban Gempa Sulbar

Regional
Tenaga Kesehatan di Daerah 3T di Maluku Dibolehkan Gunakan Dana Kesehatan untuk Urusan Vaksinasi

Tenaga Kesehatan di Daerah 3T di Maluku Dibolehkan Gunakan Dana Kesehatan untuk Urusan Vaksinasi

Regional
Seorang Mahasiswi Diperkosa lalu Ditinggal di Arena MTQ Tengah Malam

Seorang Mahasiswi Diperkosa lalu Ditinggal di Arena MTQ Tengah Malam

Regional
Gerebek 2 Pabrik Miras di Banyumas, Polisi Amankan 365 Liter Tuak

Gerebek 2 Pabrik Miras di Banyumas, Polisi Amankan 365 Liter Tuak

Regional
Wali Kota Palembang usai Disuntik Vaksin Covid-19: Saya Jadi Lebih Sehat

Wali Kota Palembang usai Disuntik Vaksin Covid-19: Saya Jadi Lebih Sehat

Regional
Terlibat Penipuan Rp 100 Juta dan Jadi Buronan, Wanita Ini Ditangkap

Terlibat Penipuan Rp 100 Juta dan Jadi Buronan, Wanita Ini Ditangkap

Regional
Mengenang Masa Kecil Bagian I: Nangis Pingin Dibeliin Sepeda dan Domba

Mengenang Masa Kecil Bagian I: Nangis Pingin Dibeliin Sepeda dan Domba

Regional
60.000 Warga Terima BST Rp 300.000 Selama PPKM di Badung

60.000 Warga Terima BST Rp 300.000 Selama PPKM di Badung

Regional
600 Rumah Terendam Banjir, Wali Kota Banjarmasin Tetapkan Status Darurat Bencana

600 Rumah Terendam Banjir, Wali Kota Banjarmasin Tetapkan Status Darurat Bencana

Regional
Namanya Dicatut untuk Menipu, Bupati Purbalingga Lapor Polisi

Namanya Dicatut untuk Menipu, Bupati Purbalingga Lapor Polisi

Regional
Jalan Trans Sulawesi Lumpuh Tertutup Longsor akibat Gempa Majene

Jalan Trans Sulawesi Lumpuh Tertutup Longsor akibat Gempa Majene

Regional
Gubernur Maluku: Bapak Presiden Divaksin Duluan, Masa Kita di Daerah Tidak Bisa

Gubernur Maluku: Bapak Presiden Divaksin Duluan, Masa Kita di Daerah Tidak Bisa

Regional
Videonya Tolak Rapid Antigen Viral, Kades: Hanya untuk Warga, tapi Malah Disebar ke Facebook

Videonya Tolak Rapid Antigen Viral, Kades: Hanya untuk Warga, tapi Malah Disebar ke Facebook

Regional
Jadi Zona Merah, 4 Daerah di Jatim Masuk Daerah Tambahan Wilayah PPKM

Jadi Zona Merah, 4 Daerah di Jatim Masuk Daerah Tambahan Wilayah PPKM

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X