Kompas.com - 29/07/2013, 17:58 WIB
Kondisi bangunan rusunawa Kolaka. KOMPAS.com/SUPARMAN SULTANKondisi bangunan rusunawa Kolaka.
|
EditorKistyarini

KOLAKA, KOMPAS.com — Ketua Komisi III DPRD Kolaka, Sulawesi Tenggara, menganggap mubazir bantuan pemerintah pusat untuk rumah susun sederhana (rusunawa) kepada Pemda Kolaka.

Ketua Komisi III DPRD Kolaka Rusman mengatakan, seharusnya tahun ini rusunawa itu sudah berjalan optimal.

"Kita pernah lakukan studi banding ke Kabupaten Cimahi terkait masalah rusunawa ini. Ada beberapa opsi yang kami tawarkan kepada Pemda Kolaka. Di antaranya dibuat unit pembantu teknis dinas (UPTD). Bahkan kita setujui penggunaan anggaran melalui APBD sebesar Rp 700 juta dengan harapan bisa berjalan optimal dan berguna bagi masyarakat," kata Rusman, Senin (29/7/2013).

Kata Rusman, pada perubahan anggaran tahun 2011, DPRD setujui anggaran Rp 700 juta untuk sarana listrik dan air bersih. Bahkan, ratusan juta rupiah lagi ditambahkan pada pengusulan anggaran tahun 2012 karena pengadaan air bersih dan listrik masih dianggap kurang. Untuk menunjang secara optimal, pihak DPRD juga menyetujui pembuatan perda khusus rusunawa ini.

Makanya pihaknya merasa heran, dengan gelontoran dana APBN puluhan miliar serta ratusan juta rupiah dari APBD itu seharusnya rusunawa tersebut sudah menjadi hunian yang nyaman bagi warga Kolaka yang berpenghasilan rendah, sesuai peruntukannya.

"Perdanya sudah jadi, anggaran APBD sudah dikucurkan. Makanya kami heran kalau hingga saat ini megaproyek itu terbengkalai. Jelasnya, bantuan bangunan senilai puluhan miliar dari pusat ini terbengkalai, jadinya barang yang mubazir. Letaknya sangat strategis dan kalau dikelola secara benar, rusunawa ini bisa jadi kompleks mewah dan jadi ikon Kolaka," tambahnya.

Bahkan anggota DPRD dari Fraksi PKS ini menganggap dinas terkait telah gagal dalam perencanaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini suatu kegagalan yang besar. Perencanaan yang tidak matang. Jujur kami kecewa, bahkan sudah sering kami panggil pihak terkait untuk dengar keluhannya. Tidak tanggung-tanggung ratusan juta dana APBD diserap dari proyek itu. Katanya untuk sarana air bersih dan listrik, tapi toh masih juga seperti itu. Saya heran kenapa baru delapan kepala keluarga di sana. Jangan-jangan dengan kondisi saat ini rusunawa tidak diminati warga," paparnya.

Kondisi bangunan rusunawa yang dibangun sekitar tahun 2009 serta memiliki lebih dari 100 ruangan ini hampir tidak layak huni lagi. Selain belum tersedianya sarana air bersih, tampak juga lubang-lubang di dinding bangunan.

Berdasarkan data di situs resmi Pemda Kolaka, rusunawa ini dianggarkan sebesar Rp 29 miliar oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sebelumnya Kepala Dinas PU Muh Natsir merasa wajar kalau bangunan rusunawa retak dan rusak, tetapi masih bisa ditinggali. "Hal yang wajarlah kalau retak. Itu masih bisa ditinggali. Kendalanya saat ini sarana air bersih. PDAM meminta Rp 24 juta untuk biaya sambungan," kata Muh Natsir.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

Regional
Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

Regional
Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Regional
Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Regional
Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.