PNS Borong Sembako, Warga Miskin Antre "Voucher"

Namun faktanya, hajatan sosial ini justru dijejali pegawai negeri sipil (PNS) setempat. Dari hasil pantauan Kompas.com, di pelataran eks MTQ Kendari terlihat puluhan PNS menggunakan seragam memborong sembako di pasar murah.

Tak hanya itu, sejumlah warga menggunakan mobil pribadi juga terlihat membeli sejumlah bahan sembako, kemudian diangkut ke mobilnya. Mereka membeli kebutuhan pokok seperti gula, telur dan minyak goreng dalam jumlah banyak.

Sementara ratusan warga kurang mampu, terlihat antre menukar voucher pembelian seharga Rp 100.000. Warga terpaksa mengantre lama karena tawaran harga di voucher tergolong menggiurkan. Gula  pasir  dijual seharga Rp 11.500 per kilogram, sementara harga pasaran Rp 14.000 per kilogram.  

"Saya antrean dari tadi dengan bawa voucher 100.000 karena banyak sekali orang yang datang, memang murah dibanding beli di pasar. Beda harga di pasaran dengan pasar murah bisa sampai  2.000," ungkap Laela di lokasi pasar murah.

Di tempat sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (disperindag) Provinsi Sulawesi Tenggara, Saemu Alwi mengakui, pasar murah ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk dapat memenuhi kebutuhan menjelang lebaran.

"Pasar murah ini kami lakukan sejak hari ini hingga 2 Agustus mendatang, tujuan kami menyelenggarakan pasar murah ini agar masyarakat kurang mampu tidak terlalu terbebani dengan kebutuhan untuk menghadapi hari Raya Idul Fitri," katanya.

Pihaknya juga telah menyiapkan voucher belanja gratis sebanyak 3.700 yang dibagikan kepada masyarakat tidak mampu dan yang menjadi korban banjir.

Setiap kepala keluarga, lanjut  Saemu mendapatkan  voucher belanja seharga Rp 100.000. Data warga miskin penerima voucher belanja di pasar murah diperoleh dari tim penggerak PPK Provinsi Sultra yang tersebar di Kota Kendari.

“Kami kerjasama dengan TP PKK Provinsi dan 17 distributor sembako. Kegiatan pasar murah juga dilaksanakan di setiap kabupaten dan kota,” jelasnya.

Saemu menambahkan, sebenarnya pasar murah tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah, melainkan juga terbuka untuk umum.

"Tetapi diprioritaskan lebih dulu masyarakat yang penerima voucher belanja gratis, setelah itu baru dibuka untuk masyarakat umum," tambahnya.