Kompas.com - 26/07/2013, 16:23 WIB
|
EditorKistyarini

MALANG, KOMPAS.com
 — Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Malang mengancam memboikot tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim Agustus mendatang karena honor yang kecil.

Boikot petugas PPS itu dalam bentuk tidak akan melanjutkan tahapan pembentukan Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap tempat pemungutan suara (TPS), di semua  kelurahan di Kota Malang.

"Jika tuntutan kami tak digubris atau tak dikabulkan, kami akan melakukan boikot," kata H Amir Mukminin, juru bicara 42 petugas PPS se-Kota Malang, Jumat (26/7/2013).

Menurut dia, banyak kejanggalan yang sudah dirasakan oleh para anggota PPS sejak dilantik Februari lalu. Ada yang tidak sinkron antara banyaknya pekerjaan dengan plot anggaran yang disiapkan. "Karena itu, kami menuntut revisi anggaran secepatnya," katanya.

PPS Kota Malang sudah menggelar pertemuan dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Namun, kata Amir, belum ada jawaban tegas. "Akhirnya, pertemuan itu berakhir deadlock. Tak menghasilkan kesepakatan apa pun," akunya.

Setelah pertemuan tersebut, katanya, sebanyak 42 petugas PPS Kota Malang membuat surat pernyataan dan memberi tenggat waktu kepada KPUD Kota Malang hingga 2 Agustus mendatang. "KPU harus sudah menjawab tuntutan kami. Apa pun caranya. Jika tidak, kami boikot," tegasnya.

Amir menjelaskan, ada perbedaan yang sangat jauh antara honorarium pada pelaksanaan Pilkada Kota Malang dengan Pilgub Jatim.

Pada Pilkada Kota Malang, petugas PPS mendapat gaji sebesar Rp 600.000 per bulan, sementara Pilgub Jatim hanya Rp 350.000 per bulan. "Ini tragis, sementara kerjanya cukup berat," katanya.

Sementara untuk gaji untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) malah cukup tinggi. Pada Pilkada Kota Malang, gaji ketua PPK mencapai Rp 1,25 juta per bulan dan anggota PPK digaji sebesar Rp 1 juta per bulan.

"Saat Pilgub Jatim, gaji mereka malah naik menjadi Rp 1,5 juta per bulan untuk ketua dan untuk gaji anggota senilai Rp 1,250 juta," katanya.

Menanggapi tuntutan anggota PPS itu, Komisioner KPUD Kota Malang Zainuddin mengatakan bahwa anggaran Pilgub Jatim itu berasal dari APBD Jawa Timur. Kebijakannya ditentukan KPUD Jatim," katanya.

Zainuddin membenarkan bahwa ada ancaman boikot dari PPS Kota Malang. "Jika (boikot) terjadi, cukup berat. Karena saat ini, KPPS belum terbentuk. Kami berharap PPS tetap rela dan melaksanakan semua tahapan. Kami akan terus berjuang," harapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Temui Investor di Inggris, Jabar Jajaki Kerja Sama Pengembangan PLTB dan Ekraf

Ridwan Kamil Temui Investor di Inggris, Jabar Jajaki Kerja Sama Pengembangan PLTB dan Ekraf

Regional
Pastikan Calon Haji Terbang ke Tanah Suci, Dinkes Jabar Gulirkan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”

Pastikan Calon Haji Terbang ke Tanah Suci, Dinkes Jabar Gulirkan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”

Regional
3 Strategi Bupati Jekek untuk Cegah Endemi PMK di Wonogiri

3 Strategi Bupati Jekek untuk Cegah Endemi PMK di Wonogiri

Regional
Berdayakan Perempuan, PPLIPI Jabar Gelar Pelatihan Bisnis Berintegrasi

Berdayakan Perempuan, PPLIPI Jabar Gelar Pelatihan Bisnis Berintegrasi

Regional
Perkuat Kualitas Pola RKPD, Pemprov Jabar Gagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif

Perkuat Kualitas Pola RKPD, Pemprov Jabar Gagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif

Regional
Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Selamat, Jatim Berhasil Kumpulkan Total 11 Opini WTP dari BPK

Regional
Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Buka Turnamen Basket Antar Klub Se-Kaltara, Gubernur Zainal: Ini Merupakan Sejarah

Regional
Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Ganjar Siapkan Dua Langkah Jitu untuk Tangani Banjir Rob di Tanjung Emas

Regional
Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Dishub Jabar Sebut Mudik Lebaran 2022 Berjalan Lancar meski Macet

Regional
Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Bantu UMKM di Tempat Wisata, Pemprov Jabar Upayakan Standardisasi Harga

Regional
Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Kangen: Kisah Antara Aku, Kau dan Yogya

Regional
Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.